Terima Data P3KE Langsung dari Presiden, Gubernur Khofifah Siap Tancap Gas Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jatim

“Alhamdulillah upaya kita sejauh ini cukup dapat dilihat hasilnya. Dimana Jatim, berdasarkan data BPS, tercatat sebagai provinsi dengan penurunan tertinggi angka kemiskinan secara nasional. Setelah sebelumnya pada periode Maret 2021-September 2021, penurunan angka kemiskinan di Jatim mencapai 313.130 jiwa. Kemudian, pada periode Maret 2021–Maret 2022, penurunan angka kemiskinan berhasil mencapai angka 391.400 jiwa. Tertinggi nasional,” tegasnya.

Saat ini pun, pihaknya juga aktif menyalurkan bansos dampak kenaikan harga BBM guna mencegah bertambahnya kemiskinan potensial dengan membantu masyarakat ekonomi rentan. Bantuan diwujudkan melalui berbagai program yang totalnya mencapai Rp257 miliar. 

"Ada bantuan nelayan, ada bantuan untuk driver ojol dan mikrolet, kemudian bantuan untuk penyandang disabilitas serta untuk pelaku UMKM. Berbagai upaya terus kita lakukan termasuk untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui operasi pasar di 25 titik,” tandasnya.

“Semua adalah ikhitar yang dilakukan secara simultan oleh berbagai elemen srategis demi menyejahterakan warga masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Tak hanya itu, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga akan terus mengajak elemen strategis untuk terus bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi menghadapi tantangan saat ini. 

Karena menurutnya sinergi dan kolaborasi menjadi kunci menghadapi segala tantangan dan menjadi bukti adanya hubungan yang harmonis dari semua elemen di Jawa Timur.

Baca Juga

Qodari Klaim Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia Turun

"Elemen-elemen strategis di Jawa Timur semua insyaallah akan terus bersinergi, berkolaborasi mengatasi tantangan saat ini," imbuhnya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya meminta agar semua pihak bekerja konkret dan detail. Tak hanya itu ia juga mengajak semua pihak baik kementerian lembaga, pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, serta BUMN untuk secara bergotong royong bersama-sama menghadapi inflasi seperti bagaimana saat menangani Pandemi Covid-19.

"Kita harus kompak, harus bersatu, dari pusat, provinsi kabupaten kota sampai ke bawah, begitu juga dengan kementerian lembaga seperti saat menghadapi Covid-19. Di Indonesia fiskal dan moneter harus berjalan berseiring," minta Presiden Joko Widodo. 

Presiden meminta semua untuk berhati-hati terhadap ketidakpastian yang terjadi saat ini. Terjadi resesi global, tahun ini dan tahun depan masih dalam keadaan yang sama. Inflasi dan kenaikan barang dan jasa menjadi hal yang paling menghantui setiap negara.