News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Firli Sebut Kasus Selesai Bila Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK, Eh Pengacara Malah Minta Diperiksa di Lapangan Terbuka

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe memenuhi panggilan agar perkara tersebut dapat segera terselesaikan.
Rabu, 12 Oktober 2022 - 08:56 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri di istana kepresidenan Jakarta pada Selasa (11/10/2022).
Sumber :
  • ANTARA

Artinya, Firli menyebut, KPK belum akan melakukan upaya paksa terhadap Lukas Enembe.

"He he he, kita bekerja tetap, karena prinsip-prinsip tugas pelaksanaan hukum KPK itu satu kepentingan umum, dua transparan, tiga akuntabel, empat proporsionalitas dan lima itu tentu menjamin kepastian hukum dan keadilan yang juga tidak kalah penting adalah menghormati HAM," tutur Firli.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pemeriksaan di Lapangan Terbuka

Permintaan agar Lukas Enembe kooperatif justru mendapat "perlawanan" sengit dari kuasa hukumnya. Pengacara Lukas Enembe, Aloysius Renwarin di gedung KPK, Senin (10/10/2022) justru meminta jika KPK ingin memeriksa Lukas harus dilakukan di lapangan terbuka di Papua. Itupun nanti setelah kondisi kesehatan Lukas Enembe membaik.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan budaya di Papua yakni disaksikan oleh banyak masyarakat Papua.

"Panggilan terhadap bapak Lukas disepakati oleh keluarga dan masyarakat adat Papua mereka menyatakan bahwa pemeriksaan bapak Lukas perlu dilakukan di Jayapura," kata Aloysius di Gedung KPK.

"Sesuai dengan budaya Papua, bukan sembunyi-sembunyi di KPK Jakarta. Mereka minta tetap di Papua secara terbuka di lapangan terbuka," sambungnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa menurut budaya Papua, perempuan dan anak itu dilindungi. Dalam hal ini yang dimaksud ialah istri dan anak Lukas yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK.

"Apalagi yang diperiksa seorang bapaknya itu dilindungi, jadi tidak bisa sembarangan menyalon. Sesuai yang ada di masyarakat Papua mau selesaikan secara hukum adat Papua karena Pak Lukas kepala suku besar," ucapnya.

Dia menambahkan, Lukas merupakan tokoh besar dan Kepala Suku yang telah dikukuhkan pada tanggal 8 Oktober 2022 lalu oleh dewan adat Papua. Oleh karena itu, Aloysius menegaskan alasannya mengapa pihaknya meminta diperiksa di tempat terbuka.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Beliau sangat gentlemen akan diperiksa di Papua di halaman terbuka dengan khas Papua semua disaksikan oleh rakyat Papua. Beliau merupakan tokoh besar Papua kepala suku besar maka harus diperiksa di depan rakyatnya," tandasnya.

Istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe, yakni Yulce Wenda dan Astract Bona Timoramo Enembe juga menolak panggilan KPK sebagai saksi dugaan kasus suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. 

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Peran Keluarga dan Sekolah dalam Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak

Peran Keluarga dan Sekolah dalam Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi hingga 2026. Simak data terbaru, dampak jangka panjang, serta langkah konkret pemerintah, sekolah, dan keluarga untuk
KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Mantan Staf Ahli Heri Gunawan di Kasus Korupsi CSR BI-OJK

KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Mantan Staf Ahli Heri Gunawan di Kasus Korupsi CSR BI-OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan melakukan upaya paksa terhadap model sekaligus mantan mantan staf ahli anggota DPR dari Partai Gerindra, Heri Gunawan (Hergun), Fitri Assiddikki.
Waspada, Dampak Kekerasan pada Anak Bisa Seumur Hidup! Kenali Bentuk, Tanda, dan Cara Mencegahnya

Waspada, Dampak Kekerasan pada Anak Bisa Seumur Hidup! Kenali Bentuk, Tanda, dan Cara Mencegahnya

Kekerasan pada anak tidak hanya berupa pukulan. Kenali berbagai bentuk kekerasan anak, dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik, serta cara mencegahnya menurut WHO
Periksa Pembina Federasi Wing Chun, KPK Telusuri Aset Kasus Korupsi Kuota Haji

Periksa Pembina Federasi Wing Chun, KPK Telusuri Aset Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.
DPP BKPRMI: Tradisi Dialog Pejabat dan Mahasiswa di Kampus Adalah Kemajuan Demokrasi

DPP BKPRMI: Tradisi Dialog Pejabat dan Mahasiswa di Kampus Adalah Kemajuan Demokrasi

Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) mengapresiasi menteri dan para pejabat pemerintah di era Presiden RI, Prabowo Subianto yang berdialog dengan mahasiswa secara langsung ke kampus.
Kebijakan Era Prabowo-Gibran Dinilai Langkah Perubahan Tata Kelola Negara Menuju Kemajuan

Kebijakan Era Prabowo-Gibran Dinilai Langkah Perubahan Tata Kelola Negara Menuju Kemajuan

Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan era Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menuai respons positif.

Trending

Bepotensi Tembus Rp400 Triliun, Wakaf Dinilai Dapat Jadi Kekuatan Ekonomi BAru Indonesia

Bepotensi Tembus Rp400 Triliun, Wakaf Dinilai Dapat Jadi Kekuatan Ekonomi BAru Indonesia

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 571 Tahun 2026 resmi menetapkan Bulan Wakaf Nasional.
Masih Ingat Herve Renard? Eks Pelatih Arab yang Pernah Merepotkan Timnas Indonesia Kini Dapat Misi Berat di Piala Dunia

Masih Ingat Herve Renard? Eks Pelatih Arab yang Pernah Merepotkan Timnas Indonesia Kini Dapat Misi Berat di Piala Dunia

Nama Herve Renard bukanlah sosok asing bagi penggemar Timnas Indonesia. Eks pelatih Arab Saudi kini dapat tugas berat untuk selamatkan Tunisia di Piala Dunia.
Waspada, Pinjol Ilegal Makin Merajalela! Kenali Bahaya, Ciri-Ciri, dan Cara Menghindarinya Sebelum Jadi Korban

Waspada, Pinjol Ilegal Makin Merajalela! Kenali Bahaya, Ciri-Ciri, dan Cara Menghindarinya Sebelum Jadi Korban

Pinjol ilegal masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Kenali bahaya, ciri-ciri, serta cara menghindari pinjaman online ilegal agar terhindar dari teror, kebocoran
Kebijakan Era Prabowo-Gibran Dinilai Langkah Perubahan Tata Kelola Negara Menuju Kemajuan

Kebijakan Era Prabowo-Gibran Dinilai Langkah Perubahan Tata Kelola Negara Menuju Kemajuan

Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan era Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menuai respons positif.
Program MBG Tuai Kritik Publik, PSI Minta Masyarakat Beri Kesempatan ke Pimpinan Baru BGN

Program MBG Tuai Kritik Publik, PSI Minta Masyarakat Beri Kesempatan ke Pimpinan Baru BGN

Belakangan publik mengkritik keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut terungkapnya kasus mega korupsi oleh tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Tak Hanya Mees Hilgers, FC Twente Berpotensi Punya Satu Lagi Pemain Berdarah Indonesia

Tak Hanya Mees Hilgers, FC Twente Berpotensi Punya Satu Lagi Pemain Berdarah Indonesia

Pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers, berpeluang memiliki rekan setim baru yang juga memiliki darah Indonesia yakni eks kiper FC Volendam, Kayne van Oevelen.
DPP BKPRMI: Tradisi Dialog Pejabat dan Mahasiswa di Kampus Adalah Kemajuan Demokrasi

DPP BKPRMI: Tradisi Dialog Pejabat dan Mahasiswa di Kampus Adalah Kemajuan Demokrasi

Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) mengapresiasi menteri dan para pejabat pemerintah di era Presiden RI, Prabowo Subianto yang berdialog dengan mahasiswa secara langsung ke kampus.
Selengkapnya

Viral