Kritisi RKUHP, Akademisi: Ngaco, Mengancam Demokrasi

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo cenderung membuat kebijakan hanya untuk kesenangan, bukan untuk kebutuhan.

Menurut Bivitri, kegiatan relawan Jokowi bertajuk 'Nusantara Bersatu' yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK) pekan lalu merupakan hal yang tidak etis.

"Acara relawan Nusantara Bersatu yang diadakan di Gelora Bung Karno akhir November lalu juga tidak etis," ucap Bivitri dalam diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk 'Menelisik Zona Nyaman Jokowi' di Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2022).

Dosen STIH Jentera itu menyarankan, seharusnya Jokowi bukan membicarakan sosok calon pemimpin di masa mendatang, tetapi lebih membahas nilai atau etika yang harus dilakukan di sebuah negara demokrasi.

“Kenyamanan saat ini sedang dipelihara betul dari segala aspek,” ujar Bivitri.

Baca Juga

UIB Jadi Langkah Strategis Pemerataan Pendidikan Tinggi di Bogor, Wakil Bupati hingga DPR Beri Pesan Menohok

Bivitri pun menyayangkan sistem presidensial yang mempersulit ruang kritis.

"Menyatunya peran kepala pemerintahan dan kepala negara membuat fokus utama ada di sosok, bukan partai politik," kata dia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa mengamini hal tersebut.

Menurut Teguh, publik tidak dapat membedakan Jokowi berbicara dengan kapasitas sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan.

Selain itu, bagi dia, hal utama bukanlah kenyamanan Jokowi sebagai pemimpin, tapi kenyamanan rakyat Indonesia.

“Pemimpin itu memang ditakdirkan untuk tidak pernah merasa nyaman. Paling gelisah semestinya. Dia hanya nyaman ketika orang yang dia pimpin sudah nyaman,” tegasnya. (rpi/ebs/muu)