Komnas HAM Desak Pemerintah dan DPR RI Hapus Pasal Ini dalam RKUHP

"Komnas HAM selalu diminta berpartisipasi dalam setiap pembuatan perundang-undangan khususnya terkait hak asasi manusia (HAM)," ucap Atnike saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022).

Menurut Atnike, sejak komisioner periode lalu, Komnas HAM telah mengkaji pasal-pasal yang dimasukkan ke dalam RKUHP.

Dia mengatakan, catatan-catatan tentang pasal di dalam RKUHP telah diserahkan kepada DPR RI Komisi III.

"Kami juga sudah memberikan masukan terbaru, terhadap pasal RKUHP yang naskahnya dibahas sekarang dan itu sudah diserahkan ke komisi 3," kata Atnike.

Dikatakan Atnike, upaya pihaknya dalam keterlibatan penundaan disahkannya RKUHP telah dilakukan. Sebab menurutnya, masih banyak pasal-pasal yang dianggap bertentangan.

Menurut dia, ini merupakan langkah yang paling memiliki peluang besar untuk dapat didengar oleh pihak DPR RI.

Baca Juga

DPR Kritik Praktik Monopoli Penerbangan Domestik, Usul Buka Akses untuk Maskapai Luar Negeri

"Nah jadi upaya untuk memberikan masukan sudah kami lakukan dan ini merupakan langkah kami yang bukan terakhir ya, langkah yang paling mungkin untuk bisa memperkuat suara kami terkait concern atau catatan kami terhadap RKUHP yang sekarang," terang dia.

Atnike mengatakan, dalam RKUHP, Komnas HAM hanya berfokus pada pasal terkait pelanggaran ham yang berat.

Dia sangat berharap, masukan-masukan yang diberikan Komnas HAM dapat menjadi pertimbangan bagi DPR RI untuk mengesahkan RKUHP.

"Semoga pesan kami ini tetap bisa didengar oleh DPR dan dipertimbangkan secara serius. Karena ini juga menyangkut nanti akuntabilitas negara dalam penyelesaian pelanggaran ham yang berat," kata Atnike.

"Kita masih positif thinking, ya bahwa DPR dan pemerintah akan memberikan perhatian yang serius terhadap RKUHP yang sekarang," tambahnya.

Selain itu, dia menyebut upaya lainnya yang dilakukan yakni berkomunikasi dengan beberapa anggota DPR guna meyakinkan pendapatnya.

"Kami tetap berusaha berbicara komunikasi ya, baik secara resmi melalui masukan tertulis melalui DPR maupun kepada orang per orang anggota DPR yang bisa kita dekati dan kita yakinkan," tukasnya.

Komnas HAM Soroti Hukuman Mati

Jelang pengesahan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pasal yang masih memasukkan hukuman mati sebagai bentuk pidana.