Forkabi Geram Marullah Dicopot Sebagai Sekda, Heru Budi Lapor ke Bamus Betawi

Jakarta - Usai menjadi kontroversi dan perseteruan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) atas keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mencopot jabatan Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Heru diketahui berkomunikasi dengan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Ketua Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin atau akrab disapa Oding mengaku, Heru membicarakan polemik ini pada pertemuan tersebut.

“Ya, sempat sih dibahas, ‘gimana ini Forkabi?’, gitu,” kata Oding saat dihubungi media, pada Rabu (7/12/2022).

Oding menuturkan, bahwa wajar apabila Forkabi marah sebab belum memahami kondisi yang terjadi, mengapa Marullah dicopot sebagai Sekda DKI dan dilantik menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

“Kondisi ini kita anggap wajar, karena mungkin (Forkabi) belum begitu memahami situasi batiniyah yang ada. Nanti setelah diberikan pemahaman dan penjelasan, saya kira mereka akan mengerti,” ujarnya.

Mewakili pihaknya, Oding menjelaskan akan memberikan pengertian dan pemahaman agar mengurangi kesalahpahaman antar pihak. 

Baca Juga

DPRD DKI Soroti Rencana Obligasi Daerah, Beban Utang Jangan Sampai Jadi Tanggungan Warga

“Nanti mereka (Forkabi) akan diberikan pengertian dan pemahaman secara lengkap bahwa ini kan ada semacam riak-riak ketersinggungan orang Betawi terhadap pemindahan posisi Bang Marullah,” pungkasnya.

Sementara diberitakan sebelumnya, Abdul Ghoni selaku Ketua Umum Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi) kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Heru.

“Saya sebagai putra Betawi dan juga Ketua Umum Forkabi kecewa sama Heru. Heru tidak boleh semena-mena, harus ada etika. Saya tersinggung,” ujar Ghoni, melansir dari keterangan resmi, Senin (5/12/2022).

Lebih lanjut, Ghoni menegaskan bahwa Heru seharusnya paham posisinya sebagai Pj Gubernur tidak dapat berbuat semaunya. Terutama, selama ini masyarakat Betawi selalu hidup berdampingan dan rukun tanpa ketegangan.

Ghoni merunutkan, mulai dari masa kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur, dilanjutkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, hingga Anies Baswedan, posisi Sekda DKI Jakarta selalu diisi oleh putra daerah (Betawi).

“Heru harusnya punya etika dan tata krama. Ini sama saja, Heru tak memiliki etika dan tata krama. Menjadikan Uus Plt Sekdaprov itu tak beretika,” sindirnya.

“Ini merupakan penghinaan bagi warha Betawi. Sejak dulu enggak ada tuh, Gubernur DKI mengganti Skedaprov dengan Pelaksana tugas (Plt). Saya tersinggung,” sambungnya. (agr/mii)