Partai Ummat Tak Lolos Pemilu 2024, Hasto PDIP: Jangan Salahkan Pemerintah

Sleman, DIY - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara soal tudingan ada permainan rezim dalam ketidaklolosan Partai Ummat pada Pemilu 2024. Tudingan tersebut sebelumnya dilontarkan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais.

"Gak ada permainan rezim, yang ada ketidakkompakan antara pak Zul (Zulkifli Hasan Ketum PAN) dan pak Amien Rais sehingga beliau harus membuat partai sendiri," kata Hasto saat ditemui di University Hotel, Sleman, Kamis (15/12/2022).

Dijelaskan Hasto, PAN yang saat ini diketuai Zulkifli Hasan telah memiliki tradisi yang cukup lama. Partai tersebut bahkan lahir setelah reformasi 1998.

Oleh karena itu Hasto justru mempertanyakan kenapa Amien Rais memilih meninggalkan PAN dan membuat partai baru. Meski demikian, Hasto mengaku tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga partai politik lain.

"Tetapi karena pak Amien Rais telah menuduh ini sepertinya ada upaya-upaya dari pemerintah maka apa yang disampaikan pak Amien sama sekali tidak benar," terangnya.

Menurut Hasto, tidak lolosnya Partai Ummat pada Pemilu 2024 lebih karena masalah internal. Yakni tidak kompak dan tidak mampu melakukan konsolidasi.

Baca Juga

Penutupan Bulan Bung Karno, Megawati Disambut Kader di Bali

Ia pun meminta Amien Rais dan Partai Ummat tidak menyalahkan pemerintah dalam kasus ini. Sebab pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam persoalan tidak lolosnya Partai Ummat pada Pemilu 2024.

"Ini karena ketidakkompakan di internal jangan pemerintahnya yang disalahkan, kemudian ketidakmampuan melakukan konsolidasi jangan pemerintahnya yang disalahkan, buktinya yang lain lolos," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum menyatakan Partai Ummat tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Partai yang dipimpin Ridho Rahmadi itu dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi faktual di 2 Provinsi, NTT dan Sulawesi Utara.

Partai Ummat sendiri berencana akan melayangkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka telah menunjuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai ketua tim advokasi. (Apo/Buz).