BNPB Sepakat Wisma Atlet Ditutup, Letjen TNI Suharyanto: Hanya Membebani Anggaran

Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan pengoperasian Rumah Sakit Darurat Covid-19 di wisma atlet hanya membebani anggaran.

Maka dari itu, dia meminta RSDC bisa ditutup seluruhnya, apalagi dalam beberapa bulan belakangan terjadi penurunan angka pasien secara signifikan yang dirawat di RSDC Wisma Atlet.

"Setelah tiga bulan terakhir, tower-tower yang lain ini sudah tidak ada pasien. Bahkan per kemarin, hanya tinggal empat orang di tower enam. Maunya BNPB itu segera ditutup semua karena kan itu membebani anggaran, untuk efisiensi," ujarnya, saat dihubungi media, dikutip pada Rabu (27/12/2022).

Meski begitu, Suharyanto mengaku tidak ingin terburu-buru menutup RSDC lantaran beberapa negara seperti China dan Jepang mengalami lonjakan kasus Covid-19.

Untuk itu, Suharyanto bersama jajarannya masih akan memantau tren kasus Covid-19 dalam tiga bulan ke depan untuk memastikan keputusan menutup RSDC ini adalah pilihan yang tepat.

"Tetapi kita juga ingin tahu dahulu bagaimana perkembangan ke depannya (Covid-19). Sampai tiga bulan ke depan, Januari, Februari, Maret. Mudah-mudahan kondisi terkendali terus tidak ada lonjakan," pungkasnya.

Baca Juga

Jokowi Tak Takut Ambang Batas 8 Persen

Sementara diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan jawabannya ketika disinggung mengenai kapan penerbitan Keputusan Presiden tentang penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Mengenai hal tersebut, Jokowi mengatakan masih menunggu kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei. 

"(Kajian PPKM dan PSBB) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu," kata Jokowi usai meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I di Jakarta, Senin 26 Desember 2022.

Jokowi mengatakan apabila sero survei sudah berada di atas 90 persen, dan tingkat imunitas masyarakat Indonesia cukup baik maka bisa pencabutan PPKM bisa dilakukan. Karena jika imunitas masyarakat cukup baik, maka peningkatan COVID-19 di negara lain tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia. (agr/ree)