MUI Tuntaskan Seluruh Fatwa Produk Halal Sepanjang 2022

Jakarta - Laporan Tahunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencatat bahwa lembaga tersebut berhasil memberikan label halal terhadap lebih dari 100 ribu produk.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyampaikan penetapan produk halal itu melalui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan pernyataan pelaku usaha.

"Selama 2022, MUI berhasil menyidangkan 105.326 laporan pelaku usaha. Alhamdulillah seluruh laporan yang masuk, dapat dituntaskan seratus persen, tanpa ada tunggakan. Dan dapat dituntaskan dalam rentang waktu sesuai UU, tuntas di bawah tiga hari," kata Niam dalam paparannya di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).

Lebih lanjut, Ahli Hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan penetapan produk halal itu baru digunakan 2 persen dari riil kapasitas yang dimiliki MUI. Sebab kapasitas MUI Pusat berada di atas angka 105.326.

"Jumlah permohonan tersebut masih longgar untuk dilayani di tingkat pusat. Sementara itu, MUI sudah menyiapkan perangkat untuk pelaksanaan sidang fatwa di MUI Provinsi, dan secara bertahap di MUI Kabupaten/Kota," jelasnya.

Niam menambahkan pihaknya mencatat jumlah kapasitas sidang penetapan produk halal selama setahun adalah lebih dari 100 juta laporan. Yakni, sebanyak 5.040.000 laporan di MUI Pusat.

Baca Juga

Wamenhaj Tegaskan Aturan Dam Haji di Indonesia Tak Dicabut Meski Ada Fatwa MUI

Kemudian, kapasitas sidang di MUI Provinsi sebanyak 30,6 juta laporan, dan MUI Kabupaten/Kota sebanyak 72 juta laporan.

Menurutnya, jumlah tersebut menjawab tuduhan bahwa MUI tidak mempunyai kapasitas percepatan sertifikasi halal produk pangan sebanyak kurang lebih 64 juta produk.

Selain itu, Niam juga mengatakan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum sadar akan pentingnya sertifikasi halal.

“Hingga akhir tahun ini, baru 100 ribu produk yang masuk. Mengapa? Ya karena mampet di hulunya," kata dia.

"Kesadaran pelaku usaha juga belum tinggi, sehingga banyak fasilitasi yang tidak terserap. Anggaran PEN untuk lebih 300 ribu pelaku usaha, terserap tidak lebih 100 ribu," pungkas Niam. (saa/ebs)