Ganjar Pranowo Buka Suara Terkait Polemik Dana BAZNAS yang Digunakan untuk Renovasi Rumah Kader PDIP

Maka dari itu terkait dengan polemik tersebut Ganjar Pranowo akhirnya buka suara untuk meluruskan kesalahpahaman yang muncul akibat dari cuitannya terkait dengan rencana nya menjelang HUT PDI Perjuangan ke-50.

Menurut Gubernur Jawa Tengah itu, pada awalnya program renovasi itu direncanakan menggunakan dana pribadinya.

Namun, ketika dirinya berada di lokasi pemberian bantuan renovasi rumah di Kabupaten Wonosobo itu, ia baru mengetahui kalau BAZNAS ikut hadir dan memberi dana bantuan senilai Rp 20 juta.

Dikatakan sebelumnya BAZNAS telah mengecek dan pemberian bantuan itu tidak menyalahi aturan dan ketentuan.  Ganjar pun menerima uluran dari Baznas meski sudah memperkirakan dana itu belum cukup. 

"Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp 50 juta. Nah sisanya nanti saya yang menyelesaikan," katanya di Semarang, Sabtu, 31 Desember 2022. 

Terkait dengan banyaknya pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan dari BAZNAS dalam program tersebut Ganjar Pranowo pun setuju kalau nantinya bantuan tersebut ditarik.

Program rehab rumah kader itu sendiri rencananya baru akan dimulai pada awal bulan Januari 2023 mendatang. Prosesi pemberian bantuan di rumah Ketua Ranting PDIP Desa Kapencar Wonosobo itu baru sebatas penyerahan plakat secara simbolik saja. 

"Ya saya yang perintahkan untuk ditarik. Uangnya memang belum diberikan juga. Dana Baznas nanti dialihkan untuk membantu warga yang lain," tukasnya. 

Diketahui bahwa Pemprov Jateng kerap melakukan program kerja sama dengan BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan dimana Pemprov Jateng biasanya menghimpun zakat ASN untuk disalurkan ke Baznas. 

Sejumlah program bantuan telah dilaksanakan seperti rehabilitasi RTLH, pembangunan ratusan masjid, TPQ, dan pondok pesantren. Juga beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa serta pengobatan untuk masyarakat tidak mampu.

Ganjar juga menggalakkan gotong royong pengentasan kemiskinan Jateng bersama bupati dan wali kota serta perusahaan swasta. Sejak 2013 sudah 1,14 juta rumah warga miskin yang dibangun menjadi layak huni. 

"Kita terbiasa gotong royong membangun rumah warga. Tidak peduli warga dari partai apa, golongan apa, ormas mana. Kalau kondisinya memang harus dibantu ya kita bantu," jelasnya. (viva/akg)