Sebelum Turun Demo ke DPR, Persatuan Perangkat Desa Indonesia Temui Mendagri, Tito: Saya Memahami Aspirasi Mereka

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menanggapi aksi penyampaian pendapat yang digelar oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Tito mengaku, sebelum melakukan aksi demonstrasinya hari ini, PPDI telah terlebih dahulu menemui dirinya.

"Saya dengar hari ini ada aksi juga penyampaian pendapat di muka umum oleh PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Ada tiga yg mau disampaikan. Kemarin, sudah ketemu langsung sama saya," ungkap Tito saat ditemui usai Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Oleh karena itu, Tito menyebut, dirinya telah memahami aspirasi apa yang ingin disampaikan oleh PPDI. Kemudian dia menjelaskan, beberapa tuntutan atau pendapat yang disampaikan oleh PPDI kepada dirinya saat pertemuan tersebut.

"Pertama, mengenai masalah pemberhentian jabatan. Mereka merasa banyak diberhentikan oleh kepala desa. Ketika kepala desanya baru, semua perangkat desa diganti," papar Eks Kapolri itu.

Padahal, menurut dia, megenai mekanisme itu sudah jelas diatur oleh undang-undang.

"Nah kalau itu nanti kita akan tegakkan dari kemendagri," katanya.

"Yang kedua, mengenai status perangkat desa. Mereka minta agar disamakan dengan apapun, seperti pegawai negeri," jelas dia.

Terkait tuntutan tersebut, Tito mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu bersama jajarannya.

"Nah ini menyangkut revisi uu, kita akan kaji dulu," ucap dia.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, tuntutan selanjutnya yakni permintaan terkait penghasilan tetap.

"Yang ketiga, UU Desa yah nomor 6 tahun 2014. Yang ketiga adalah mereka minta agar siltap, seperti gaji namanya siltap, penghasilan tetap,

Dia mengatakan, terkait penghasilan tetap dapat diperoleh dari dana perimbangan.

"Tidak berasal dari ADD, alokasi dana desa karena sering terlambat," kata dia.

"Nah ini tentu harus kita diskusi dulu dengan stakeholders masalah keuangan, baik ibu menteri keuangan, dpr, banggar, dan lain-lain," ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Massa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) bakal menggelar aksi demo di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat pada Rabu (25/1/2023).

Sejumlah warga di media sosial mengeluhkan macet dan kepadatan lalu lintas di area demonstrasi imbas bus-bus peserta demo yang diparkir di kawasan Stadion GBK. (rpi/mii)

(rpi)