Kemenham Resmikan Fasilitas Pelatihan Terpadu di Sumedang, Dorong Peningkatan Kualitas SDM di Bidang HAM

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) di bawah komando Menteri Natalius Pigai terus memacu penguatan kapasitas SDM di bidang penegakan HAM. 

Langkah konkret ini ditandai dengan peresmian gedung asrama pelatihan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) HAM yang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (19/10).

Gedung ini diproyeksikan menjadi fasilitas strategis dalam menunjang pendidikan serta pelatihan bagi aparatur negara, berbagai pemangku kepentingan, hingga masyarakat umum.

Sekretaris Jenderal Kemenham, Novita Ilmaris, menekankan bahwa pemanfaatan aset negara hasil rampasan ini harus dikelola dengan prinsip produktivitas dan pemeliharaan yang berkelanjutan. 

Ia menambahkan, keberhasilan sektor HAM tidak bisa hanya dihitung dari jumlah aturan atau pelatihan yang diadakan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan publik.

Kepala PPSDM HAM, Aditya Sarsito Sukarsono, menyebut fasilitas asrama ini sebagai instrumen penting untuk menciptakan program pengembangan kompetensi yang lebih terintegrasi. 

Baca Juga

Kemenham CorpU Resmi Meluncur: Dari ASN sampai Masyarakat Umum Kini Punya Wadah Belajar HAM Terpadu

Dengan penginapan yang menyatu dengan pusat pembelajaran, peserta diharapkan dapat lebih fokus dan optimal dalam mengikuti materi.

Aditya menjelaskan bahwa kehadiran fasilitas ini juga menjadi tulang punggung bagi program Kemenham Corporate University (Kemenham CorpU). 

“Asrama ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi peserta selama mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan. Dengan fasilitas penginapan yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran, peserta diharapkan dapat mengikuti program secara lebih optimal selama proses pengembangan kompetensi,” ujar Aditya.

Program ini sendiri telah diatur melalui Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2026, yang menyasar tidak hanya ASN, tetapi juga TNI, Polri, pejabat negara, hingga elemen masyarakat luas.

Di sisi lain, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, memberikan apresiasi atas gerak cepat Kemenham. 

Aset yang dulunya merupakan barang rampasan ini berhasil disulap menjadi fasilitas publik yang bermanfaat, kurang dari setahun sejak diserahterimakan dari KPK pada 6 Januari 2026.

"Belum genap satu tahun penyerahan aset dari KPK, Kementerian HAM sudah berkontribusi buat masyarakat di Sumedang," ungkap Mungki.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyambut baik kehadiran pusat pelatihan ini.