PDIP Menduga Ide 8 Parpol Bentuk Koalisi Pilpres Hanya Manuver Politik untuk Pengaruhi MK

Jakarta, tvOnenews.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menduga ide delapan partai politik (parpol) membentuk koalisi Pilpres 2024 merupakan bentuk manuver politik untuk mempengaruhi Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, usulan delapan parpol pendukung pemilu terbuka membentuk koalisi Pilpres itu muncul dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco.

“Sejarah politik kepartaian di republik ini menunjukan tidak pernah ada koalisi, apalagi koalisi permanen,” kata dia saat dihubungi, Kamis (26/1/2023).

“Kalau itu berkaitan dengan sidang di MK soal proporsional terbuka/tertutup, lebih tepatnya kita sebut sebagai manuver politik untuk mempengaruhi MK. Apakah MK akan tepengaruh? Kita lihat saja nanti,” tambah Andreas.

Andreas mengingatkan agar delapan parpol yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup jangan latah sampai berencana membentuk koalisi Pilpres.

Baca Juga

Megawati Tak Segan Pecat Kader PDIP yang Main Dua Kaki dan Khianati Partai: Nggak Ada Guna!

“Sebaiknya jangan ‘latah’ menggunakan istilah yang kemudian menyesatkan,” tegasnya.

Dia meyakini koalisi Pilpres delapan parpol hanya sebatas usulan. Sebab menurut Andreas, koalisi parpol pendukung pemilu terbuka akan bubar setelah MK memutuskan hasil judicial review undang-undang Pemilu.

“Tetapi percayalah, setelah keputusan MK pasti yang dimaksud ‘koalisi’ akan bubar, karena setelah itu kepentingan parpol-parpol sudah berbeda lagi,” ucapnya.

Diketahui, MK menggelar sidang perkara judicial review undang-undang Pemilu pada 26 Januari hari ini. Agenda itu mendengarkan pendapat DPR, pemerintah, sampai KPU

PDIP merupakan salah satu pihak yang mengajukan gugatan agar sistem pemilu terbuka diubah menjadi tertutup.

Sedangkan, parpol di Senayan yang menolak pemilu tertutup antara lain Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PPP, PAN, PKS, dan PKB.

PDIP Tak Diajak Koalisi

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco mengatakan ada usulan delapan partai politik di DPR membentuk koalisi untuk Pilpres 2024.

Dia menjelaskan delapan partai itu merupakan partai yang tergabung dalam koalisi menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Artinya, PDIP tidak termasuk dalam koalisi itu.

“Ya tadi kan disampaikan bahwa ini kan masalah berkaitan dengan proporsional terbuka dan tertutup kan,” jelas Dasco di Sekber Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).

“Ada 8 partai yang menginginkan proporsional terbuka. Lalu kemudian ada ide tadi, bagaimana kalau 8 ini membentuk suatu koalisi permanen bersama di dalam menghadapi Pileg dan Pilpres,” sambung dia.