Ratusan Pengemudi Ojek Online Tolak Peneran ERP, ini Respons Pj Gubernur Heru Budi

Jakarta - Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi ojek online yang menolak penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalanan berbayar elektronik di depan gedung DPRD DKI Jakarta mendapat respons dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Menurut Heru, tahapan menuju penerapan ERP tersebut masih jauh dan perlu melakukan kajian lebih mendalam, sehingga dapat dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat ini.

“Ya, itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan. Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi, masih jauh,” jelas dia, di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Jumat (27/1/2023).

Sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Rabu (25/1/2023) dalam rangka menolak penerapan ERP.

Pengemudi ojek online menuntut agar anggota DPRD DKI Jakarta mengurungkan rencana penerapan ERP sebagai upaya berpihak kepada rakyat.

Sebab, penerapan ERP ini dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Lantaran ERP nantinya akan menyengsarakan biaya lebih di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.

Baca Juga

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler, Beri Dampak Ekonomi Hingga 200 Juta Per Tahun

Secara tegas mereka menyuarakan apabila anggota legislatif tersebut tidak mengindahkan permintaan tersebut maka rakyat tidak akan memilih anggota DPRD DKI Jakarta yang saat ini masih menjabat pada Pemilu 2024 mendatang.

“Wahai legislator Jakarta yang terhormat jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP, jika masih berharap suara kami di 2024,” tulis di salah satu spanduk yang dibawa oleh pengemudi ojek online. (agr/ree)