RDP Komisi VII, Dirut MIND ID Jawab Soal Utang Pajak di Saka Energi saat menjabat di PGN

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Utama Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID, Hendi Prio Santoso bersama dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia bersama dengan beberapa Direksi Anggota Grup MIND ID menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini. 

Agenda rapat antara lain membahas mengenai proyek strategis MIND ID di 2023, serta pembangunan proyek Smelter di Manyar milik PT Freeport Indonesia.

Namun, pada saat Hendi memaparkan sejumlah proyek strategis Grup MIND ID, Anggota Komisi VII Fraksi Golkar Gandung Pardiman mulanya bertanya mengenai PT Saka Energi Indonesia yang kini terlilit utang dan pajak. 

Dimana Saka Energi yang merupakan anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan tidak terkait dengan holding industri pertambangan. 

"Saya minta dijelaskan tentang PT Energi Saka yang sekarang terbelit utang, denda, bayar pajak, yang nilainya mencapai USD 200 juta-an. Ini penting bagi kami karena kami was-was bapak menjadi direktur MIND ID saya was-was. Untuk itu biar tidak was-was saya ingin penjelasan, bagaimana duduk masalahnya Energi Saka," katanya dalam RDP di Komisi VII Jakarta, Senin (6/2/2023).

Baca Juga

Selain Bentuk Badan Pengelola, DPR Usul Ada Badan Pengawas Independen di RUU Perampasan Aset

Hendi lantas mengatakan, dirinya sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PGN sejak awal 2017. 

Oleh karena itu, dirinya tak bisa memberikan penjelasan sebagaimana yang diminta, karena bukan wewenangnya lagi. Hal tersebut lantas menjadi sedikit riuh antar anggota komisi VII DPR RI. 

Beberapa anggota setuju untuk dijawab dan sebagian meminta di lain kesempatan saja, karena kurang sesuai dengan agenda RDP saat ini.

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan, pihaknya meminta agar pertanyaan itu dijawab saja. Jika harus didalami, ia meminta agar didalami dalam forum yang terpisah. 

"Pimpinan kami mohon karena ini hal-hal yang biasa saja pertanyaan dari masyarakat sampai ke kita semua, ya kita jawab aja dengan santai, tenang berdasarkan data yang ada," ujarnya.

Sesudah diberikan waktu oleh Eddy Soeparno selaku pimpinan Rapat dari Komisi VII Fraksi PAN, Hendi coba untuk menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak menjabat sebagai Dirut PGN sejak tahun 2017, serta sengketa utang pajak itu terjadi bukan saat ia menjabat.