Jelang Sidang Tahunan, Ini 5 Isu Penting yang Dibahas Pemerintah dengan Sekjen ASEAN

Jakarta - Sekretaris Jenderal ASEAN periode 2023-2027 Kao Kim Hourn menyambangi kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Senin (6/2/2023).

Tujuan kunjungannya tersebut untuk bertemu dengan Ketua Pilar Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ ASCC) yakni Menko PMK, Muhadjir Effendy.

Muhadjir mengatakan, pertemuan tersebut merupakan momen perkenalan Sekretaris Jenderal ASEAN periode 2023-2027 beserta jajarannya, sekaligus membahas rancangan program kerja ASEAN di pilar sosial budaya pada sidang tahunan yang akan diselenggarakan pada bulan Mei dan September mendatang.

"Kita koordinasi untuk merancang program yang akan dilakukan untuk sidang tahunan untuk ASEAN yang akan dilaksanakan pada bulan Mei dan September 2023," kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (7/2/2023).

Dalam pertemuan itu, Muhadjir menyampaikan pada Sekjen ASEAN, bahwa pilar Sosial Budaya telah menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat teknis rutin untuk membahas isu-isu terkini dalam kerja sama ASEAN.

Kemudian, Muhadjir menyebut, dia juga  telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pilar Sosial Budaya ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas badan sektoral yang melibatkan lebih dari 11 kementerian/lembaga.

Baca Juga

Hasil Pertandingan Laga Pekan Kedua Piala AFF U-17, Vietnam Pesta Gol Hingga Kekalahan Mengejutkan Timnas Indonesia dan Thailand

"Khusus untuk keketuaan ASEAN tahun 2023 ini kita lebih intensif koordinasinya dengan tim khusus ini, tim lebih sering berdiskusi dan menetapkan timeline output dari keketuaan Indonesia di Pilar Sosial Budaya," jelasnya.

Lebih lanjut, Muhadjir memaparkan 5 isu penting yang dibahas bersama Sekjen ASEAN saat pertemuan. Isu Penting tersebut merupakan isu yang akan diangkat dari Pilar Sosial Budaya.

1. Pendirian ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi ASEAN dalam mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan termasuk kabut asap lintas batas.

2. Pembentukan ASEAN Public Health Emergency Fund, bertujuan untuk memperluas cakupan situasi darurat kesehatan di ASEAN yang dapat dibiayai melalui ASEAN Covid-19 Response Fund.

3. Pembentukan ASEAN Village Network bertujuan mendukung percepatan pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif dan pencapaian kesejahteraan di kawasan.

4. Penyusunan ASEAN Guiding Document on the Implementation of the ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience, and Agility of Workers for the Future of Work.