Jelang Sidang Tahunan, Ini 5 Isu Penting yang Dibahas Pemerintah dengan Sekjen ASEAN

Jakarta - Sekretaris Jenderal ASEAN periode 2023-2027 Kao Kim Hourn menyambangi kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Senin (6/2/2023).

Tujuan kunjungannya tersebut untuk bertemu dengan Ketua Pilar Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ ASCC) yakni Menko PMK, Muhadjir Effendy.

Muhadjir mengatakan, pertemuan tersebut merupakan momen perkenalan Sekretaris Jenderal ASEAN periode 2023-2027 beserta jajarannya, sekaligus membahas rancangan program kerja ASEAN di pilar sosial budaya pada sidang tahunan yang akan diselenggarakan pada bulan Mei dan September mendatang.

"Kita koordinasi untuk merancang program yang akan dilakukan untuk sidang tahunan untuk ASEAN yang akan dilaksanakan pada bulan Mei dan September 2023," kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (7/2/2023).

Dalam pertemuan itu, Muhadjir menyampaikan pada Sekjen ASEAN, bahwa pilar Sosial Budaya telah menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat teknis rutin untuk membahas isu-isu terkini dalam kerja sama ASEAN.

Kemudian, Muhadjir menyebut, dia juga  telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pilar Sosial Budaya ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas badan sektoral yang melibatkan lebih dari 11 kementerian/lembaga.

Baca Juga

Indonesia Pimpin ACWO 2027–2029, Yenny Wahid Terima Mandat Jadi Presiden Federasi Perempuan se-Asia Tenggara

"Khusus untuk keketuaan ASEAN tahun 2023 ini kita lebih intensif koordinasinya dengan tim khusus ini, tim lebih sering berdiskusi dan menetapkan timeline output dari keketuaan Indonesia di Pilar Sosial Budaya," jelasnya.

Lebih lanjut, Muhadjir memaparkan 5 isu penting yang dibahas bersama Sekjen ASEAN saat pertemuan. Isu Penting tersebut merupakan isu yang akan diangkat dari Pilar Sosial Budaya.

1. Pendirian ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi ASEAN dalam mengatasi dampak kebakaran hutan dan lahan termasuk kabut asap lintas batas.

2. Pembentukan ASEAN Public Health Emergency Fund, bertujuan untuk memperluas cakupan situasi darurat kesehatan di ASEAN yang dapat dibiayai melalui ASEAN Covid-19 Response Fund.

3. Pembentukan ASEAN Village Network bertujuan mendukung percepatan pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif dan pencapaian kesejahteraan di kawasan.

4. Penyusunan ASEAN Guiding Document on the Implementation of the ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience, and Agility of Workers for the Future of Work.

Sebagai informasi, Guiding document adalah peta strategi menuju kaum pekerja ASEAN yang lebih kompetitif, tangguh, dan adaptif di tengah potensi disrupsi dunia kerja di masa depan, terutama paska Pandemi COVID-19, guna lebih mendukung pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

5. Penyusunan ASEAN Guideline on Protection of Migrant Workers in Crisis Situations dalam rangka memberikan perlindungan pekerja migran dan keluarganya dalam situasi krisis.

Guideline ini mencakup:
- Penguatan ketahanan pekerja migran;
- Pengembangan akses informasi pekerja migran;
- Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran;
- Pendidikan untuk anak Pekerja Migran.

"Intinya posisi saya sebagai koordinator dari ASEAN Socio-Cultural Community akan mensupport tugas-tugas Sekretaris Jenderal," kata Muhadjir. (rpi/ree)