Politik Melodrama vs Politik Gagasan

INDONESIA tak akan bergerak dengan melodrama, tapi apa boleh  buat, hari hari ini kehidupan politik didominasi dan digerakkan oleh para king maker yang mengolah politik seperti sutradara sinetron. 

Dalam hidup yang monoton, penuh ketidakpastian, melodrama memang akan melupakan masyarakat dari problem utamanya: kesulitan hidup. 

Saya ingat, bagaimana orang orang miskin di India melupakan himpitan ekonomi, mereka mengantre tiket bioskop yang berhasil dibelinya dengan cara apa saja ----termasuk menjual darahnya di rumah sakit, asalkan dapat bermimpi menonton bintang pujaanya menari dan berkasih kasihan di bioskop.

Sebab, masyarakat bawah tahu, politik hanya jadi soal yang rutin, seremoni prosedural lima tahunan yang tak mengubah nasibnya. Akhirnya sihir melodrama adalah cara instan mengalihkan perhatian publik dari persoalan penting dan substansial.

Dan dengan mahir, presiden yang menyutradarainya ---kini tengah berperan sebagai king maker, menyiapkan kemenangan untuk mantan rival dan anaknya--- mengritik budaya yang sebenarnya ikut disuburkan oleh dirinya: melodrama.

Baca Juga

Ahmad Muzani Ungkap PPHN Sudah Diserahkan ke Prabowo, Presiden Minta Segera Jadi Produk Hukum

Misalnya dalam pengundian nomor urut pasangan capres cawapres Selasa (14/11/2023) pekan lalu, dua orang anak Presiden yang tiba tiba masuk di jajaran elit nasional itu, entah dengan kewajaran atau sebuah desain politik, tiba-tiba sungkem pada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 

Proses terlihat normal, alamiah, mulus sebagai unggah ungguh budaya Timur. Penghormatan sorang eks kader pada mantan atasannya di partai politik. 

Esoknya narasi melodrama disebarkan oleh para pendengung (buzzer). Gambar gambar dramatik beredar, bahwa sang tokoh senior menampik permohonan sumkem dari anak anak muda. Sebuah pameran kesombongan sedang dipertontonkan. Dan Gibran-Kaesang adalah tokoh protagonis yang akan melawan antagonisme tokoh tokoh tua. 

Penonton bertepuk, konstituen terbelah, dengan segera dipaksa mendukung salah satu pihak. Terutama ‘tokoh baik’, ‘berbudi pekerti’ segera mendapatkan simpati.

Demikian, seperti dalam cerita berlarat-larat sinetron atau opera sabun, kita tak mendapatkan karakter kuat yang meyakinkan, yang dibentuk dari perjalanan, sejarah, konflik pribadi (inner) sang tokoh sendiri, tapi hanya dari situasi pertentangan tokoh dengan orang lain. Pertentangan antara si jahat dengan si baik, perlawanan si baik melawan situasi menindas, perjuangan moral melawan kesombongan. Cerita kodian yang hitam putih. Publik dianggap tak memiliki nalar kritis, maka dijejali cerita berselera rendah yang berulang ulang setiap lima tahunan. 

Tengoklah, adakah akal sehat, gagasan jitu, program logis dari baliho, poster, billboard  para caleg yang disebar tak menarik itu (sebagian bahkan serampangan dipaku pada pohon-pohon peneduh pinggir jalan). 

Jika partai anu berkuasa BBM akan dibagikan gratis, biaya BPJS ditanggung negara, kemiskinan segera lenyap, pertumbuhan ekonomi melesat, bla, bla, bla. Tapi yakinkah rakyat? Percayakah warga selain anggapan bahwa itu hanya upaya sesaat masa kampanye untuk mendapatkan suara?

Sebagai syarat prosedural untuk melengkapi pendaftaran capres dan cawapres, ada visi misi yang didaftarkan tiga pasang capres, tapi adakah warga yang peduli dengan program-program partai politik sekarang ini? Padahal dari mana  pertarungan gagasan akan kita dapatkan, jika tidak dari visi misi yang disertakan capres cawapres saat mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum. 

Baiklah, saya mencoba berupaya mencarinya. Ternyata dari laman KPU saya menemukan program kerja, visi misi yang sudah disusun, ditawarkan pada publik oleh masing masing tim sukses pasangan capres dan cawapres jika kelak berkuasa. 

Sebisanya saya berusaha menjadi pemilih yang bertanggungjawab, rasional, meski sebenarnya sangat sulit mencari pembeda dari kumpulan kata kata bernada slogan itu.

Yang segera terlihat adalah keseragaman; misalnya karena pemilu 2024 mencari presiden ke delapan RI, ketiga timses capres lalu menamakan visi misi mereka menggunakan angka delapan. 

Timses Anies baswedan-Muhaimin (AMIN) menggunakan frasa “8 Jalan Perubahan”; pasangan Prabowo-Gibran menggunakan tagline “Asta Cita”; pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menamakan visi misinya  “Delapan Gerak Cepat Ganjar Pranowo-Mahfud MD”. 

Yang saya lihat secara fisik, draft visi misi pasangan AMIN lebih tebal dari Prabowo Subianto-Gibran dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tim Anies membuat visi misi setebal 140 halaman dengan ukuran file hingga 14.808 KB. 

Pasangan Prabowo-Gibran membuat visi misi setebal 89 halaman dengan ukuran file 26.822 KB. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD membuat visi misi setebal 89 halaman dengan ukuran file 26.822 KB. 

Lalu, dari mana kita tahu simbol, pesan, nilai nilai yang digagas capres cawapres? Salah satu paling mudah adalah dari diksi diksi yang disampaikan dalam visi misi tersebut. 

Pasangan AMIN tegas berpihak pada nilai nilai perubahan dan keadilan. Jargon perubahan dan keadilan menjadi nilai nilai simbolik yang kuat jadi branding pasangan AMIN, termasuk pemilihan nama Koalisi Perubahan. Dalam setiap pertemuan dengan konstituen dua kata ini, perubahan dan keadilan selalu jadi kata kata kunci yang disampaikan.  

Dalam visi misinya kata keadilan disebut hingga 227 kali. Tak ada capres yang melakukan hal serupa: Prabowo-Gibran hanya menyebut 17 kali, sementara Ganjar-Mahfud menyebutnya  41 kali.

Pasangan Prabowo-Gibran merasa jadi perpanjangan dan kelanjutan dari pemerintah yang berkuasa. Agaknya Prabowo-Gibran mengidentifikasi sebagai pasangan terabsah, paling merepresentasikan Jokowi. Asta Cita, delapan hal  yang akan dicapai dan diwujudkan Prabowo_Gibran jika terpilih identik dengan Nawa Cita Presiden Jokowi ketika berlaga di Pilpres 2014. Ada empat menteri Jokowi yang bergabung dengan koalisi ini. Nama pun mengacu pada kabinet Jokowi: Koalisi Indonesia Maju. 

Dalam visi misi Prabowo-Gibran, nama Jokowi disebut hingga 17 kali, sedangkan AMIN hanya menyebut satu kali, Ganjar-Mahfud menyebutnya dua kali.  

Sementara, pasangan Ganjar-Mahfud MD menyuguhkan program yang identik dengan PDIP: berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi dan bermartabat secara kebudayaan. 

Diksi gerak cepat banyak disebut oleh pasangan ini hingga 82 kali, lebih banyak dari pasangan AMIN dan Prabowo-Gibran. 

Dengan ini, Ganjar-Mahfud seperti menarasikan pasangan ini akan melakukan percepatan pembangunan. Visi misi Ganjar-Mahfud MD juga mengapresiasi kemajuan yang dicapai pemerintahan Jokowi, meski tidak menyebutkan program pemerintah yang dimaksud.

Ada adagium, detail akan membuat orang percaya. Dalam hal ini hanya Anies-Muhaimin yang membesut programnya menyertakan target capaian yang detil, lengkap berdasarkan dengan indikator angka. 

Target indeks gini misalnya dari 0,388 pada 2023 akan menjadi 0,36-0,37 pada 2029, indeks pembangunan manusia akan berada di angka 74,0-75,0 pada 2029, indeks persepsi korupsi akan ditingkatkan dari posisi 34 (2022) menjadi ke 44-46 pada 2029, indeks demokrasi dari 6,71 (2022) menjadi 7,30-7,50 pada 2029. Target terukur jelas ini tidak dilakukan oleh Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud MD.  

Demikian, ketika Presiden Jokowi mengecam pilpres menjadi terlalu melodramatik, saya berharap ada upaya sungguh sungguh presiden mengetengahkan, mewacanakan diskusi tentang nilai nilai, program kerja, platform tiap pasangan capres-cawapres. 

Politisi dan elit politik saatnya sadar, bukan masanya lagi saling saling sindir dan menebar gimik gimik politik, termasuk yang dilakukan dari orang-orang Istana. 

Pemilu yang hanya tinggal kurang dari tiga bulan ini harus digelar sebagai pendidikan politik, seperti yang sudah diputuskan MK dengan memperbolehkan kampanye politik di lembaga pendidikan dan sekolah. Sebab, yaitu tadi, Indonesia tak akan bergerak dengan melodrama. 
(Ecep Suwardaniyasa Muslimin)