Lagi Viral, Debitur Tak Dapat Dipidanakan, Benarkah Demikian? 

Jakarta - Jagat maya sedang dihebohkan dengan pernyataan pengacara kondang Hotman Paris di akun instagram pribadinya. Hotman Paris menegaskan kepada masyarakat dan perusahaan keuangan, soal kredit macet. Nasabah, kata dia, yang tak mampu bayar pinjaman, tak bisa masuk ke ranah pidana.

Pendiri sekaligus Chairman Law Firm LUCAS & Partners, Lucas berbeda pandangan dengan Hotman Paris soal debitur kredit macet tidak bisa dipidanakan, sekalipun dituntut ke pengadilan. 

“Hutang dan pinjaman harus dapat dikembalikan dengan tepat waktu. Terkecuali, dalam proses hutang dan pinjaman ada kesepakatan lain,” tegas Lucas menjawab pertanyaan wartawan merespon pernyataan pengacara kondang Hotman Paris soal kredit macet.

“Hutang harus dilunasi, pinjaman harus segera dikembalikan dengan tepat waktu, kecuali ada kesepakatan lain. Jangan sampai ada kesan, bahwa hutang tidak perlu dibayar karena debitur tidak dapat dipidanakan,” tegas Lucas, Kamis (17/2/2022).

Lucas juga memandang, pernyataan Hotman Paris yang menyebut bahwa Kreditur tidak dapat melaporkan pidana terhadap debitur yang tidak dapat membayar hutang tidak benar. 

“Tidak benar karena dalam keadaan tertentu apabila pinjaman diberikan atas dasar adanya unsur penipuan (rangkaian kata-kata bohong) dan/atau adanya pemalsuan dan/atau penyimpangan, maka debitur tersebut dapat dilaporkan pidana,” jelas dia.

Baca Juga

Data Nasabah Tak Cukup Dilindungi dengan Persetujuan, Ini Tanggung Jawab Baru Bank di Era Digital

Lucas mencontohkan, seperti permohonan pinjaman diajukan untuk kepentingan A, ternyata faktanya malah digunakan untuk kepentingan B. “Lalu laporan keuangan yang diberikan adalah laporan keuangan palsu dan pembayaran hutang menggunakan cek kosong,” papar Lucas.

Lucas menjelaskan, apabila pinjaman tersebut didasarkan dengan dokumen yang tidak benar dan debitur tersebut tidak dapat membayar maka masalah ini masuk ke ranah pidana.

“Namun apabila pinjaman tersebut didasarkan dengan dokumen-dokumen yang benar dan debitur tersebut tidak dapat membayar hutang karena murni masalah ekonomi, maka masalah ini masuk ke dalam ranah perdata,” pungkas Lucas. 

Reaksi DPR

Pernyataan Hotman Paris soal kredit macet tak masuk ranah pidana, juga mengundang reaksi legislator DPR sekaligus praktisi hukum, Benny K Harman. Menurut Benny, apa yang disampaikan Hotman, berbeda dengan fakta di lapangan.

Benny menemukan, nasabah yang mengalami kredit macet justru disangkakan dengan tindak pidana korupsi. “Faktanya, tidak sedikit debitur bank yang gagal bayar atau kredit macet ditangkap dan dijebloskan ke bui dengan alasan korupsi. Bukan pidana loh tapi korupsi,” tulis Benny di Twitternya.

Tak bisa dipungkiri, lanjut politisi Partai Demokrat ini. Peristiwa itu memang ada di tengah masyarakat. Pemerintah pun dianggap tak bisa hadir dalam membantu rakyatnya. “Aneh memang tapi nyata. Itu terjadi di zaman now. Negara acapkali gagal hadir malah hadir menakutkan,” pungkas Benny.

Sebelumnya, Hotman Paris menegaskan kepada masyarakat dan perusahaan keuangan, soal kredit macet. Nasabah, kata dia, yang tak mampu bayar pinjaman, tak bisa masuk ke ranah pidana. Meski punya pinjaman dana segunung langit, lanjut Hotman, kredit macet tak masuk dalam pidana.

“Berapa pun pinjamanmu, kalau tidak bayar, tidak ada sanksi pidana. Itu perdata,” kata Hotman dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

Nasabah yang memiliki kredit macet, bila dibawa ke meja hijau, lanjut Hotman, hakim tak bisa menjatuhkan vonis kepada nasabah. “Sekalipun kau dituntut ke pengadilan mengatakan menghukum si Donald membayar utang sekian, itu tak ada sanksi pidana. Murni perdata,” tambah Hotman. (ito)