Berkah Sumur Minyak Masyarakat

Berkah Berlipat

Legalisasi pengelolaan sumur minyak masyarakat mengisyaratkan tiga pesan kuat: keadilan akses kelola, memperluas manfaat ekonomi, dan kesungguhan meningkatkan produksi. Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan mengulang pesan bahwa titik tumpu pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus berpijak pada Konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, dengan orientasi tunggal mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Lebih dari lima dekade akses kelola sektor Migas hanya dikuasakan kepada pelaku usaha dan pemilik modal besar tanpa memberikan celah bagi kelompok usaha berbasis masyarakat, telah memicu kesenjangan cukup lebar. Keuntungan finansial dan ekonomi disedot ke kota, residu ketimpangan ditinggalkan begitu saja di pelosok desa. Terobosan kebijakan dan regulasi yang memberikan akses kelola kepada koperasi, UMKM dan BUMD terhadap sumur minyak masyarakat meniupkan harapan baru untuk meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan pendapatan sekaligus merengkuh kesejahteraan dalam satu tarikan napas. Sumur minyak di sekitar tempat tinggal masyarakat pada akhirnya dapat dikelola sendiri untuk mengalirkan berkah finansial dan ekonomi bagi warga, termasuk memberikan tambahan pendapatan bagi daerah setempat.

Apabila 45.000 sumur masyarakat dikelola seluruhnya, dengan asumsi kapasitas produksi setara 3 barel per hari, maka akan menghasilkan produksi dengan skenario optimis sebesar 135.000 barel per hari. Sejumlah itu juga volume impor minyak mentah bisa dikurangi, sekaligus menghemat impor US$9,02 juta per hari atau US$3,29 miliar dalam satu tahun, setara dengan Rp52,67 triliun devisa terselamatkan.

Pendapatan harian yang diperoleh 225.000 tenaga kerja langsung pengelola sumur masyarakat akan didistribusikan kepada rata-rata empat orang anggota keluarga. Perputaran transaksi di tingkat lokal memberikan kemaslahatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berniaga di lingkup perdesaan sampai wilayah perkotaan di daerah mereka tinggal. Ekonomi lokal tumbuh cepat, kualitas hidup keluarga meningkat, dan kesempatan hidup sejahtera lebih mudah diwujudkan secara kolektif.

Kebijakan legalisasi sumur masyarakat telah menjelma menjadi kebajikan, karena keberkahannya akan mengalir deras pada berbagai sendi kehidupan warga. Pemerintah butuh banyak figur pengambil kebijakan yang berani mengawal kebijakan yang menyantuni konstitusi dan berpihak kepada rakyat. Tidak berlebihan kalau kita hidupkan kembali pesan bijak Socrates: Kebajikan tidak datang dari uang, tetapi dari kebajikan datanglah uang dan semua hal baik lainnya bagi manusia, baik bagi individu maupun bagi negara. (rpi)