Satgas Pemulihan Bencana DPR dan Kepemimpinan di Masa Krisis

Oleh: Dr. Anthony Leong

Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bidang Sinergitas Danantara 

Di saat bencana alam menyisakan duka mendalam sekaligus tantangan besar bagi masyarakat, kehadiran negara sering kali diuji bukan oleh pidato atau pernyataan resmi, melainkan oleh keputusan konkret yang berdampak langsung. Dalam konteks inilah peran Ketua Satgas Pemulihan Bencana DPR RI, Prof Sufmi Dasco Ahmad, layak mendapatkan apresiasi.

Bencana tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga mengguncang sendi-sendi ekonomi dan sosial masyarakat. Proses pemulihan pascabencana membutuhkan kerja panjang, konsistensi kebijakan, serta dukungan anggaran yang memadai. Tanpa itu semua, upaya rehabilitasi hanya akan menjadi wacana. Prof Dasco memahami betul realitas tersebut, dan pemahamannya tercermin dalam langkah-langkah yang ia ambil selama menjalankan tugas sebagai Ketua Satgas Pemulihan Bencana DPR RI.

Salah satu momen penting yang patut dicatat adalah ketika muncul rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Aceh. Di atas kertas, kebijakan fiskal semacam itu mungkin tampak administratif. Namun dalam konteks daerah yang sedang bangkit dari bencana, pemotongan anggaran justru berpotensi memperlambat pemulihan, memperbesar beban pemerintah daerah, dan pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam situasi tersebut, Prof Dasco tidak memilih jalan aman dengan menunggu proses birokrasi berjalan. Ia justru mengambil langkah cepat dan strategis dengan berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Telepon yang dilakukan Prof Dasco bukan sekadar formalitas, melainkan upaya menyampaikan kondisi nyata di lapangan bahwa Aceh membutuhkan kepastian anggaran agar proses pemulihan tidak terhambat.

Baca Juga

Tinggal 27 Titik Lumpur di Aceh, Satgas PRR Sebut Pemulihan Pascabencana Hampir Rampung

Langkah itu terbukti efektif. Pemerintah akhirnya memastikan bahwa TKD Aceh tidak jadi dipotong dan tetap dialokasikan penuh seperti tahun sebelumnya. Bagi Aceh, keputusan ini bukan hanya menyelamatkan angka dalam APBD, tetapi juga menjaga keberlangsungan program pemulihan infrastruktur, layanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat pascabencana.

Keputusan tersebut menunjukkan satu hal penting: kebijakan yang berpihak pada rakyat sering kali lahir dari komunikasi yang jujur, cepat, dan tepat sasaran. Dalam hal ini, Prof Dasco memainkan perannya sebagai penghubung antara kebutuhan daerah dan pengambil keputusan tertinggi di negara. Inilah bentuk kehadiran wakil rakyat yang sesungguhnya hadir ketika dibutuhkan, bukan setelah semuanya terlambat.