Belajar MBG dari Vietnam, India, dan Brasil: Piring Gizi, Tantangan Pendidikan, dan Taruhan Generasi Masa Depan
- Abdul Gani Siregar/tvOnenews
Oleh: Muhsin Budiono
Praktisi Industri dan Certified Professional Quality Engineer
Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Tahun 2026 akan menjadi tahun penting bagi kebijakan publik Indonesia. Salah satu alasannya adalah eskalasi besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebuah intervensi yang membawa niat mulia, namun juga konsekuensi fiskal dan tata kelola yang tidak sederhana.
Pada 2025, MBG masih “malu-malu” dengan alokasi sekitar Rp51,5 triliun. Angka tersebut relatif masih dalam batas aman APBN. Namun di 2026, anggarannya melonjak signifikan hingga diproyeksikan mencapai Rp335 triliun!
Yang kemudian memunculkan diskusi serius adalah fakta bahwa sekitar Rp223 triliun diantaranya bersumber dari anggaran pendidikan.
Lonjakan hampir lima kali lipat dalam satu tahun anggaran ini tergolong sangat agresif dan langka terjadi dalam praktik manajemen fiskal negara.
Ketika Gizi Diletakkan dalam Kerangka Pendidikan
- Antara
Premis dasar MBG sesungguhnya terlalu sederhana: Kalau perut kenyang, otomatis otak jadi cerdas. Aktivitas mastikasi dianggap sebagai bagian integral dari proses pedagogi primer.
Persoalan lanjutannya muncul ketika belanja makan ditempatkan sebagai komponen dominan fungsi pendidikan, tanpa pemisahan yang tegas antara investasi pembelajaran dan intervensi sosial.
Secara administratif, pendekatan ini memang membuat amanat konstitusi 20 persen anggaran pendidikan terpenuhi. Tetapi secara substansi, muncul pertanyaan penting:
Apakah peningkatan kualitas pendidikan benar-benar terjadi?
Risikonya jelas. Ketika porsi besar anggaran terserap ke logistik pangan, ruang fiskal untuk peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana belajar, riset, dan inovasi kurikulum menjadi semakin sempit. Padahal, di sanalah fondasi utama peningkatan kapasitas manusia dibangun.
Dengan Rp223 triliun, negara sejatinya memiliki banyak alternatif strategis untuk menggenjot kualitas pendidikan. Apa saja?
Kuliah gratis: Dengan Rp223 triliun, negara bisa menguliahkan 14,8 juta mahasiswa sampai lulus, tanpa biaya. Bayangkan ledakan kelas menengah baru yang akan terjadi 5 tahun mendatang.
Kesejahteraan guru: Dengan Rp223 triliun, negara bisa membayar 6,1 juta guru honorer dengan gaji layak. Biar mereka fokus mengajar, bukan fokus mencari sampingan, atau menjadi pengemudi ojek online sepulang mengajar.
Pilihan memprioritaskan "katering" di atas "kesejahteraan pengajar" adalah pernyataan politik implisit: Kita lebih mempercayai asupan kalori jangka pendek ketimbang transformasi kualitas manusia lewat pengajaran berkualitas.
Kita khawatir, sangat pantas khawatir. Lonjakan anggaran 500 persen dalam setahun itu ngeri secara manajerial. Kalau kapasitas produksi naik setinggi itu tanpa sistem pengawasan yang kuat, hasilnya cuma dua: Kualitas merosot atau duitnya menguap.
Sebagai praktisi yang paham pentingnya supplier performance dan quality control, saya melihat potensi kerentanan masif pada rantai pasok MBG.
Isu keterlibatan entitas yang dekat dengan lingkaran kekuasaan dalam pengadaan logistik dapur tak sekadar rumor politik, melainkan risiko Good Corporate Governance (GCG) yang serius.
Tanpa mekanisme audit independen yang transparan, anggaran pendidikan yang disedot ini dikhawatirkan hanya akan mengalir ke kantong-kantong tertentu melalui kontrak yang tidak kompetitif.
Jika standar kualitas (Quality Control) dikalahkan kebutuhan mengembalikan modal politik, maka yang dikorbankan, ya, perut anak-anak kita. Dapat asupan kualitas rendah tapi dibayar mahal oleh negara.
Peningkatan budget hingga lima kali lipat dalam setahun anggaran itu fenomena langka. Ini menunjukkan keinginan politik yang kuat. Kuat sekali bahkan. Tapi keinginan tersebut mengabaikan prinsip gradualisme (bertahap) yang biasa dianut dalam manajemen keuangan negara.
MBG di Vietnam
Mari kita belajar dari negara-negara lain yang punya program serupa MBG. Coba tengok Vietnam. Negeri ini tak punya anggaran makan sebesar kita. Tapi skor PISA-nya —kemampuan baca dan matematika anak-anaknya— jauh di atas kita.
Di Vietnam, nama programnya tak bombastis atau bau politis seperti MBG. Mereka menyebut School Meal Project (atau Bữa ăn học đường). Cara mainnya pun beda. Tak langsung hantam kromo pakai APBN buat ngasih makan semua anak.
MBG Vietnam memang dikelola di bawah Kementerian Pendidikan dan Pelatihan (MOET) tapi tak sendirian. Mereka juga menggandeng pihak industri swasta (Ajinomoto Vietnam) dan Institut Gizi Nasional.
Tiga hal yang bikin Vietnam beda jauh dengan planning kita di 2026:
Pertama, software khusus. Saat menyusun menu mereka pakai Nutrition-Balanced Menu software. Fitur utamanya menyediakan bank data berisi lebih dari 120 set menu dengan 360 hidangan non-repetitif yang disesuaikan selera lokal wilayah Utara, Tengah, dan Selatan Vietnam.
Guru dan orang tua bisa cek lewat aplikasi, transparan. Staf dapur sekolah juga bisa menghitung kebutuhan nutrisi secara otomatis sekaligus mengelola anggaran biaya makan harian siswa agar sesuai anggaran.
Di Indonesia sendiri, inisiatif serupa sebenarnya ada. Namanya School Lunch Program (SLP). Ia mengadopsi prinsip manajemen gizi yang sama dari model Vietnam. Hanya saja info dan fiturnya masih minim akses, belum efektif terpakai.
Kedua, sekolah di Vietnam mayoritas menerapkan sistem day-boarding (Bán trú). Siswa makan di sekolah. Tapi biayanya, iuran bersama. Orang tua yang mampu atau kaya tetap membayar. Negara hanya memberi subsidi penuh bagi anak-anak di daerah miskin, terpencil, atau etnis minoritas.
Ketiga, selain software program ini menyajikan poster atau video 3 Minutes to Change Awareness untuk edukasi siswa akan manfaat makanan yang dikonsumsi. Makan siang itu pelajaran. Siswa diajarkan manfaat makan sayur ini, buah itu, dan lain sebagainya.
Uang yang keluar jadi ilmu, bukan cuma jadi kotoran esok harinya. Hasilnya skor PISA Vietnam naik tinggi.
Vietnam juga tak memotong dana kualitas guru untuk membiayai piring makan. Anggaran pendidikan benar-benar buat pendidikan, untuk melatih guru agar jago mengajar. Jago bikin kurikulum ringkas tapi tajam.
Kalau kita mau jujur, Vietnam mengajarkan tentang keadilan sosial yang cerdas.
Mereka tak memaksakan gratis untuk semua orang. School Meal Project tak boleh merampok dana riset dan beasiswa kuliah.
Vietnam tahu skala prioritas. Orang kaya bayar sendiri, orang miskin dibantu negara. Semua anak dapat standar gizi sama lewat sistem audit digital.
MBG di India
Di India, program makan siangnya terbesar di dunia. Namanya PM POSHAN (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman).
Sebelum 2021 namanya lebih simple: Midday Meal Scheme (Skema Makan Siang). Lebih dari 120 juta anak dan 1,2 juta sekolah terlayani.
India memulainya secara nasional sejak 1995. Jauh sebelum kita meributkannya sekarang.
Meski dikelola Kementerian Pendidikan, India menekankan program ini sebagai jaring pengaman sosial.
Tujuannya untuk mengurangi kelaparan anak dan meningkatkan angka pendaftaran sekolah.
India mewajibkan makanan dimasak di sekolah atau di dapur komunitas lokal. Ada kedaulatan lokal. Tidak menggunakan sistem katering terpusat yang besar, tapi memberdayakan jutaan wanita di desa-desa lewat kelompok bantuan mandiri.
Di India, PM POSHAN dipandang sebagai “pelumas” supaya anak mau datang ke sekolah.
“Mesin utamanya” tetap kurikulum dan kualitas guru.
Dengan begitu nutrisi adalah pendukung, bukan pemakan anggaran utama.
MBG di Brasil
Kalau Índia punya PM POSHAN, Brazil punya PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Ini bukan program kemarin sore, Brasil sudah memulainya sejak 1955.
Sudah sangat senior. Bahkan sejak 1988, hak atas makan siang di sekolah ini dimasukkan ke dalam konstitusi mereka.
Artinya makan siang itu bukan “hadiah" dari pemerintah. Tapi hak rakyat yang dijamin hukum tertinggi.
Ada satu hal dari Brasil yang membuat para intelektual dunia angkat topi. Mereka punya aturan yang sangat "galak". Namanya Undang-Undang No. 11.947/2009. Isinya pemberdayaan petani lokal lewat aturan 30 persen.
Pasal 14 mewajibkan minimal 30 persen dari dana federal yang dialokasikan PNAE digunakan untuk membeli produk langsung dari pertanian keluarga dan pengusaha pedesaan lokal.
Ini kunci keberhasilan mereka. Pemerintah Brasil tak mau uang rakyat yang triliunan itu hanya lari ke perusahaan katering raksasa.
Mereka tak mau uang tersebut cuma berputar di lingkaran elit penguasa atau orang dalam di ibu kota. Uang itu harus menetes sampai ke kebun-kebun petani di desa.
Hasilnya, program PNAE ini jadi mesin penggerak ekonomi desa. Petani punya pembeli tetap yakni sekolah. Anak-anak juga dapat makanan segar, bukan makanan kaleng atau olahan pabrik penuh pengawet.
Di Brasil, program MBG-nya dikelola desentralisasi. Pemerintah federal lewat Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (FNDE), mengalokasikan dan mentransfer anggaran langsung ke negara bagian dan kotamadya.
Pemerintah pusat hanya kirim dana, pemerintah daerah yang eksekusi. Tapi diawasi ketat oleh Dewan Pemberian Makanan Sekolah (CAE), badan pengawas sosial independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat, guru, siswa, dan eksekutif lokal. Mereka punya kuasa menyetop dana kalau kualitas makanan buruk.
Solusi untuk MBG
- Instagram @eksistulungagung
Kalau pemerintah memang serius mau sejahterakan rakyat, contohlah Vietnam, India, atau Brasil. Jangan biarkan Rp 223 triliun itu jadi bancakan raksasa logistik.
Wajibkan 30-40 persen belanja bahannya dari petani lokal, UMKM, dan koperasi desa. Biar rakyat di bawah ikut kenyang. Bukan cuma kenyang melihat fotonya di media sosial.
MBG sudah jalan, janji politik telah diucapkan. Tak mungkin distop begitu saja, tapi jangan sampai pendidikan jadi tumbal.
Setidaknya saya mengusulkan empat jalan yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan:
1. Jangan Gebyah Uyah: Pisahkan Belanja Belajar dan Belanja Makan
Masalah utama kita adalah mencampuradukkan nasi dan buku, dicampur jadi satu nama: Anggaran Pendidikan.
Makan siang boleh masuk anggaran 20 persen agar aman secara hukum, tapi tak boleh mengurangi nana inti pembelajaran. Dana untuk gaji guru, riset, dan buku tak boleh diganggu satu rupiah pun.
MBG hanya boleh pakai dana sisa atau kenaikan anggaran, bukan memotong yang sudah ada. Kalau dana inti belum cukup, jangan paksakan MBG skala penuh.
2. Gunakan Model Hub-and-Spoke: Industri vs UMKM
Jangan paksa UMKM jalan sendirian, mereka pasti kalah napas. Tapi jangan juga berikan ke raksasa katering sendirian, mereka pasti makan untung besar. Gunakan model Hub-and-Spoke.
Perusahaan besar (Hub) bertanggung jawab atas standar gizi, kualitas bahan, dan teknologi pengawetan. UMKM (Spoke) bertindak sebagai pelaksana distribusi dan pengolahan akhir di level lokal.
Dengan begitu ada tanggung jawab renteng. Kalau gizi buruk, perusahaan kena denda. Kalau distribusi macet, UMKM yang dievaluasi dan diberi pembinaan. Di sini terbentuknya ekosistem adalah hal utama, bukan bagi-bagi proyek.
3. Outcome Based dan Moratorium Ekspansi
Jangan terjebak audit administratif, ketika kwitansi lengkap, maka dianggap beres. Tahun 2026, auditnya harus outcome-based.
Badan Gizi dan Kemendikbud harus berani pasang badan bila dalam dua tahun MBG berjalan tapi skor literasi (PISA) kita tidak naik, atau angka stunting tidak turun signifikan, anggaran MBG tahun berikutnya harus dipotong otomatis.
Jadikan anggaran sebagai insentif performa, bukan cek kosong yang cair tiap tahun tanpa hasil nyata.
Stop dulu di angka yang bisa diawasi. Evaluasi total hasil tahun 2025: Di mana bocornya? Di mana racunnya? Di mana vendor orang dalamnya?.
Hanya daerah yang rapor pendidikannya membaik yang boleh ditambah jatah MBG-nya. Jadikan MBG sebagai hadiah bagi daerah yang serius mengurus sekolah, bukan sekadar bagi-bagi jatah gratisan secara merata tapi hambar.
Janji politik memang berat. Namun jangan sampai demi menunaikan janji lantas menghalalkan segala cara. Termasuk cara yang tak masuk akal secara ekonomi dan menggerus pendidikan.
Mengklaim pendidikan tidak dikorbankan sambil menyedot sumsum anggarannya adalah distorsi informasi yang sangat halus. Tapi masyarakat yang kritis tak bisa dibohongi dengan cara itu.
Jangan sampai tahun 2026 dicatat sejarah sebagai tahun di mana kita sukses menghitung kalori di atas piring, tapi gagal menghitung kemunduran peradaban sendiri.
Perut yang kenyang hanya bertahan beberapa jam. Tapi otak yang pintar akan bertahan seumur hidup.
Semoga program pemerintah tak hanya kenyang dengan pujian, tapi juga lapar akan perbaikan.
Load more