Analisis Yuridis: Legalitas Komunitas Cek Bocek Selesek Reen Sury Dipersoalkan

Oleh: Dr. Endra Syaifuddin, S.H., M.H., C.Med.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Samawa 

Polemik status legalitas komunitas Cek Bocek Selesek Reen Sury (CBSR) di Desa Lawin, Kecamatan Ropang, kembali mengemuka setelah terbitnya kajian akademik dan laporan riset yang menyoroti dasar hukum pengakuan komunitas tersebut sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA). 

Isu ini tidak hanya menyangkut identitas sosial dan budaya, tetapi juga berkaitan langsung dengan status kawasan hutan negara serta wilayah konsesi pertambangan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Blok Elang, Dodo Rinti.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Samawa sekaligus praktisi hukum, Dr. Endra Syaifuddin, S.H., M.H., C.Med., dalam kajiannya menegaskan bahwa penerbitan Peraturan Desa Lawin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury mengandung persoalan serius dari perspektif hukum tata negara dan administrasi pemerintahan.

Peraturan Desa tersebut sebelumnya menjadi dasar deklarasi komunitas CBSR sebagai entitas masyarakat hukum adat dengan klaim wilayah sekitar 29.000 hektare yang disebut sebagai wilayah ulayat warisan Kedatuan Awan Mas Kuning. Namun, menurut Endra, sistem hukum Indonesia tidak mengenal pengakuan otomatis terhadap masyarakat adat, melainkan pengakuan bersyarat yang bersifat konstitutif administratif.

Ia menjelaskan bahwa dasar konstitusional pengakuan masyarakat adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI, dan diatur dalam undang-undang.

Baca Juga

Prabowo Tak Akan Pandang Bulu, Bakal Sikat Oknum Jenderal yang Terindikasi Makar

Frasa “sepanjang masih hidup” dan “diatur dalam undang-undang” menurutnya membentuk syarat kumulatif yang ketat. Pengakuan harus didasarkan pada pembuktian empiris dan penetapan administratif oleh negara. Tanpa penetapan tersebut, suatu komunitas tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum adat dalam pengertian rechtsgemeenschap yang memiliki hak kolektif atas wilayah ulayat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 dan Nomor 35/PUU-X/2012 juga menegaskan bahwa pengakuan masyarakat adat memerlukan proses verifikasi yang objektif dan penetapan administratif. Dengan demikian, deklarasi sepihak melalui peraturan desa tidak memiliki kekuatan konstitutif untuk melahirkan status hukum adat.