Andai Saya jadi Jokowi ...

"Maka, untuk misi kepentingan yang lebih besar dan lebih bermanfaat buat masyarakat yang lebih luas, khususnya rakyat kecil, dengan ridho dan ikhlas akan saya berikan rumah pemberian negara itu untuk kegiatan sosial dan pendidikan,"

"Seperti Panti Asuhan, Rumah Yatim, rumah singgah pasien miskin, pusat pendidikan anak-anak tak mampu dan sejenisnya."   

Begitu kira-kira ungkapan kalimat magis yang akan saya sampaikan kepada publik. Namun sayang, saya hanya berandai-andai, dan saya bukan Jokowi.

Memang tak ada yang salah bila hak itu diterima. Negara telah mengaturnya, dan hak itu merupakan bagian dari penghormatan institusional atas jabatan yang pernah diembannya.

Tetapi dalam kehidupan kenegaraan, sering kali ada wilayah yang lebih luas daripada sekadar soal legalitas: yakni wilayah etika, keteladanan, kepekaan sosial dan pesan kesederhanaan.

Dalam hidup, tidak semua yang halal dimiliki itu harus selalu digenggam. Tidak semua yang sah diterima harus selalu dinikmati. Ada saatnya, seseorang justru menjadi lebih mulia karena kerelaannya untuk melepas apa yang ia peroleh. 

Baca Juga

Deretan Mantan Presiden-Wapres yang Hadiri Sidang Tahunan MPR

Disitulah persoalan rumah pemberian negara untuk Jokowi ini memperoleh maknanya. Joko Widodo kini berada dalam fase yang tidak mudah.

Masa jabatannya sudah berakhir, tetapi berbagai opini negatif tentang dirinya belum benar-benar surut. Ini memang bukan soal benar salah. Tapi, soal persepsi publik yang  memiliki kehidupannya sendiri. 

Di ruang politik, reputasi tidak hanya dibentuk oleh fakta yang objektif, tetapi juga oleh kesan, simbol, dan cara seorang tokoh membaca suasana batin masyarakat.

Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan lagi sekadar: “Apakah Jokowi  berhak atas rumah itu?” Melainkan juga: “Apakah ada nilai yang lebih tinggi yang dapat diwujudkan melalui rumah itu?” Atau, apakah ada manfaat yang lebih nyata dari cara Jokowi memperlakukan rumah itu. 

Salah satunya, dengan melepas rumah itu untuk kepentingan dan kemanfaatan yang lebih besar. Dalam komunikasi publik, tindakan konret seperti ini sering jauh lebih kuat dari pada seribu klariifikasi.

Gagasan seperti ini penting bukan karena dapat menghapus semua kritik. Tidak ada tindakan tunggal yang sedemikian ampuh dalam politik. Mereka yang sejak awal menaruh antipati mungkin tetap akan melihatnya sebagai langkah pencitraan.