Blokade Selat Hormuz, Perang Terselubung AS Vs China
- Anadolu
Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad
Penasihat Militer RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York (2017–2019)
Jakarta, tvOnenews.com - Ketika saya masih bertugas di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tahun 2017 hingga 2019, saya kerap menyaksikan bagaimana Iran selalu hadir sebagai "agenda tersembunyi" di balik setiap resolusi yang membahas Timur Tengah. Kala itu, saya khawatir. Saya melihat bagaimana Amerika Serikat dan China saling berhadapan secara diplomatik, dengan Iran menjadi papan catur yang senyap. Kini, kekhawatiran lama itu telah menjadi kenyataan di depan mata kita: blokade de facto di Selat Hormuz. Namun ini bukan sekadar perang regional antara AS dan Iran. Ini adalah babak baru dari perang terselubung antara AS dan China, sebuah perang yang panggung utamanya adalah jalur sutra dan target utamanya adalah dominasi ekonomi Beijing.
Selat Hormuz mengalirkan sekitar 20 persen minyak mentah dunia. Dengan adanya konflik bersenjata antara AS dan Iran, jalur ini kini terganggu secara signifikan. China, yang sebelum konflik mengimpor lebih dari satu juta barel minyak Iran setiap harinya atau sekitar 80 hingga 90 persen dari total ekspor minyak Iran, kehilangan pasokan vitalnya. Akibatnya, harga energi melonjak, inflasi mulai menggerogoti sektor industri China, dan cadangan strategis Negeri Tirai Bambu tersebut tergerus. Saya katakan dengan tegas: ini bukan sekadar rudal yang menghantam kapal-kapal di teluk. Ini adalah hantaman langsung terhadap jantung mesin ekonomi China.
Saya memilih frasa "perang terselubung" karena Amerika Serikat tidak pernah secara resmi mendeklarasikan perang terhadap China. Secara formal, konflik ini adalah pertikaian AS dengan Iran. Namun bukti di lapangan menunjukkan arah yang berbeda. Infrastruktur strategis yang dibangun China di Iran seperti jalur kereta api China-Iran yang baru diresmikan pada Mei 2025 untuk mengangkut minyak dan barang tanpa melalui jalur laut yang dikuasai AS menjadi sasaran serangan udara. Pelabuhan Bandar Abbas yang menjadi simpul logistik utama juga dilaporkan terkena serangan. Investasi China senilai ratusan miliar dolar dalam kerja sama 25 tahun dengan Iran terancam hancur. Dan semua ini terjadi tanpa satu pun resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara tegas mengutuk AS sebuah kenyataan yang, sebagai mantan penasihat militer Indonesia di PBB, saya tahu betul menunjukkan titik lemah sistem multilateral kita.
China saat ini benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Jalur Sutra darat yang melewati Iran menuju Eropa kini terblokir. Jalur Sutra laut yang melalui Selat Malaka sepenuhnya berada di bawah bayang-bayang armada AS. Sementara rute alternatif melalui Rusia pun terganggu oleh perang Ukraina yang masih berkepanjangan. China tidak memiliki pilihan mudah. Kekuatan ekonomi mereka memang besar, tetapi pengaruh politik dan militer di Timur Tengah tidak sebanding dengan AS yang memiliki pangkalan militer dan sekutu setia seperti Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Akibatnya, Beijing hanya bisa mengeluarkan pernyataan protes diplomatik, sementara aset-aset strategis mereka di Iran terus diterjang. Ini adalah dilema klasik: menjadi negara kaya tanpa diikuti kekuatan militer yang sepadan di kawasan yang jauh dari rumah sendiri.
Pada titik inilah kekhawatiran saya yang paling dalam muncul. Blokade Hormuz bukan hanya masalah Timur Tengah. Ia adalah sebuah cermin dan pelajaran bagi China. Seperti yang ditulis oleh jurnal The Atlantic pada April 2026, Iran berhasil membuat AS mundur dari ancaman militer besar-besaran hanya dengan memblokade Selat Hormuz selama lima pekan. China, yang jeli membaca dinamika ini, tentu bertanya dalam hati: jika Taiwan yang memasok lebih dari sepertiga kebutuhan mikrochip dunia kita blokade, berapa lama AS akan bertahan?
Para pakar hubungan internasional telah memberikan peringatan yang tidak bisa kita abaikan. Dr. Robert Kelly dari Pusan National University di Korea Selatan menyatakan dengan tegas: "The pivot is dead. Either US allies in East Asia step up and do a lot more, or we need to start thinking about accommodating China's regional leadership." Artinya, strategi AS untuk memfokuskan diri di Asia Pasifik telah mati karena tersedot ke konflik di Iran dan Ukraina. Kawasan Indo-Pasifik kini tanpa pengawas utama.
Sementara itu, laporan dari CSIS (Center for Strategic and International Studies) yang dikutip oleh The Wall Street Journal menyebutkan bahwa dengan telah dihabiskannya lebih dari seribu rudal Tomahawk dan dua ribu interceptor selama perang dengan Iran, Amerika Serikat kemungkinan membutuhkan waktu satu hingga empat tahun untuk mengembalikan persediaan amunisinya ke tingkat sebelum perang. Dalam kurun waktu tersebut, kemampuan AS untuk merespons krisis di dua tempat secara bersamaan di Timur Tengah dan di Pasifik berada pada titik terendah dalam dua dekade terakhir.
Saya tidak menduga bahwa China akan melancarkan invasi besar-besaran ke Taiwan dalam waktu dekat. Risikonya terlalu tinggi, bahkan ketika AS sedang sibuk. Namun yang jauh lebih mungkin, dan menurut penilaian saya sama berbahayanya, adalah strategi perubahan fakta di lapangan secara bertahap. Seperti diamati oleh Peter Apps dari Reuters dalam analisisnya yang dimuat di The Print pada 19 April 2026, China secara halus namun cepat mendefinisikan ulang narasi dan jangka waktu penyelesaian masalah Taiwan.
Apa bentuk konkret dari strategi ini? China dapat mulai menerapkan blokade laut parsial terhadap Taiwan, mengganggu jalur pelayaran kapal-kapal asing di Selat Taiwan, mengintimidasi jalur pasokan microchip global, atau secara sistematis menggeser garis status quo tanpa memicu perang terbuka. Ingatlah, Taiwan memasok lebih dari sepertiga microchip dunia. Gangguan sekecil apa pun pada jalur ini akan berdampak luar biasa terhadap ekonomi global, jauh lebih besar dari dampak blokade Hormuz sekalipun. Dunia mungkin masih bisa bertahan tanpa minyak Iran selama beberapa bulan. Namun dunia tidak akan bertahan lama tanpa microchip Taiwan.
Sebagai seorang anak bangsa, saya merasa wajib mengingatkan bahwa konflik yang tampak jauh ini akan segera terasa di tanah air kita. Ada tiga dampak utama yang perlu kita waspadai.
Pertama, gangguan pasokan microchip global berpotensi mengganggu sektor industri elektronik dan otomotif Indonesia, termasuk pabrik-pabrik Jepang dan Korea yang beroperasi di dalam negeri. Kita mungkin tidak memproduksi microchip, tetapi kita sangat bergantung pada komponen yang menggunakan microchip.
Kedua, kenaikan harga energi berkepanjangan. Dengan semakin tidak stabilnya jalur pelayaran di Timur Tengah dan potensi gangguan baru di Selat Taiwan, maka Selat Malaka dan Selat Lombok dua jalur laut terpenting bagi Indonesia akan menjadi semakin padat dan berisiko. Biaya asuransi kapal dipastikan naik, dan pada akhirnya harga barang ikut melambung. Rakyat kecil yang paling akan merasakan dampaknya.
Ketiga, investasi China ke Indonesia sangat mungkin melambat. China akan memfokuskan sumber daya ekonominya untuk persiapan menghadapi kemungkinan konflik di sekitar Taiwan, atau setidaknya untuk memperkuat ketahanan ekonominya sendiri di tengah tekanan AS. Proyek-proyek infrastruktur yang selama ini menjadi andalan kerja sama bilateral kita bisa tertunda atau bahkan dibatalkan.
Kita tidak boleh bersikap seolah-olah ini adalah berita dari belahan dunia lain yang tidak ada kaitannya dengan kita. Dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, tidak ada yang benar-benar jauh.
Saya menulis opini ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata kita bersama. Pengalaman saya dua tahun duduk di Dewan Keamanan PBB mengajarkan satu hal: konflik besar hampir tidak pernah dimulai dengan pengumuman resmi. Ia selalu dimulai dengan langkah-langkah kecil, dengan krisis yang dibiarkan, dengan resolusi yang diveto, dan dengan dunia yang memilih untuk melihat ke arah lain.
Blokade Selat Hormuz adalah peringatan dini. Perang terselubung antara AS dan China bukanlah konspirasi, melainkan pola yang dapat dibaca oleh siapa pun yang mau jujur melihat fakta. Dan ancaman bahwa Taiwan dapat menjadi "Hormuz berikutnya" adalah kemungkinan yang harus kita antisipasi, bukan kita abaikan.
Sudah saatnya Indonesia tidak lagi menjadi penonton yang pasif. Kita harus mulai menghitung secara cermat kepentingan nasional kita, memperkuat diplomasi kita di berbagai forum internasional, dan bersiap menghadapi dunia yang konektivitas ekonominya semakin rapuh. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret: mendiversifikasi mitra dagang, membangun cadangan energi dan pangan yang lebih kuat, serta mempersiapkan skenario darurat untuk melindungi warga negara dan aset nasional di luar negeri.
Karena pada akhirnya, ketika dua raksasa bertarung di atas papan catur global, yang kecil biasanya terkena imbasnya terlebih dahulu. Dan Indonesia, dengan segala potensi dan kerentanannya, tidak ingin menjadi pion yang jatuh tanpa perlawanan. (rpi)
Load more