Prof Sufmi Dasco dan Jembatan Aspirasi Demokrasi

Oleh: Dr. Anthony Leong
Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS)

Di tengah menguatnya jarak psikologis antara warga negara dan institusi politik, sebuah gestur sederhana sering kali memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Ketika Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad bersama Saan Mustopa memilih menemui langsung mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR pada 19 Juni 2026, yang terjadi bukan sekadar pertemuan antara pejabat dan demonstran. Peristiwa itu merepresentasikan sebuah prinsip mendasar dalam demokrasi: kesediaan negara untuk mendengar.

Demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa rutin pemilu dilaksanakan atau seberapa lengkap perangkat hukumnya tersedia. Demokrasi juga hidup dari kualitas dialog antara masyarakat dan para pemegang mandat politik. Dalam konteks itu, keputusan pimpinan DPR untuk keluar dari ruang formal kekuasaan dan berhadapan langsung dengan mahasiswa layak diapresiasi sebagai praktik politik yang sehat.

Selama beberapa tahun terakhir, salah satu kritik yang kerap diarahkan kepada lembaga-lembaga politik adalah kecenderungan mereka menjadi semakin eksklusif. Banyak keputusan publik dianggap lahir dari proses yang jauh dari partisipasi masyarakat. Akibatnya, muncul persepsi bahwa aspirasi warga sering kali berhenti di pagar gedung parlemen. Karena itu, ketika pimpinan DPR memilih menemui demonstran secara langsung, tindakan tersebut mengirimkan pesan bahwa parlemen masih membuka ruang komunikasi dengan kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik.

Tentu saja, tidak semua persoalan selesai hanya dengan dialog. Mahasiswa yang turun ke jalan tidak sedang mencari seremoni politik. Mereka datang membawa kegelisahan, kritik, dan tuntutan yang lahir dari pembacaan mereka terhadap situasi bangsa. Namun demikian, sebelum sebuah tuntutan dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya kemauan untuk mendengar. Dalam hal ini, langkah Prof. Dasco dan Kang Saan menunjukkan kesadaran bahwa kritik publik bukan ancaman terhadap demokrasi, melainkan salah satu sumber energi yang membuat demokrasi tetap hidup.

Yang menarik, pertemuan tersebut juga tidak berhenti pada komitmen untuk mendengar. Beberapa isu yang menjadi perhatian mahasiswa, termasuk efektivitas pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN) serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan BBM dan dampaknya terhadap masyarakat, disebut akan segera dikomunikasikan kepada pihak eksekutif. Ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga mekanisme institusional yang mampu menghubungkan suara publik dengan pusat pengambilan keputusan. Di sinilah fungsi representasi parlemen menemukan relevansinya: menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dan tindakan pemerintah. Kesediaan Prof. Sufmi Dasco Ahmad dan Kang Saan untuk membawa langsung substansi tuntutan tersebut kepada pemerintah memperlihatkan bahwa dialog yang dibangun tidak berhenti pada simbolisme politik, melainkan diarahkan agar menghasilkan respons kebijakan yang nyata.

Baca Juga

DPR Duga Ada Pembiaran Pemerintah soal Pemadaman Listrik Bergilir

Ada pelajaran penting yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Dalam teori politik modern, legitimasi kekuasaan tidak hanya berasal dari hasil pemilihan umum, tetapi juga dari kemampuan institusi untuk merespons aspirasi masyarakat secara berkelanjutan. Pemilu memberikan mandat, tetapi dialog menjaga kepercayaan. Ketika saluran komunikasi tersumbat, ketidakpuasan sosial cenderung berkembang menjadi polarisasi. Sebaliknya, ketika ruang dialog dibuka, bahkan perbedaan yang tajam sekalipun dapat dikelola secara konstruktif.

Karena itu, yang patut diapresiasi bukan semata-mata kehadiran fisik pimpinan DPR di tengah demonstrasi, melainkan pesan politik yang dikandungnya. Pesan bahwa kritik tidak harus dijawab dengan jarak. Pesan bahwa perbedaan pandangan tidak harus berujung pada konfrontasi. Dan yang paling penting, pesan bahwa lembaga negara masih memiliki kesediaan untuk bertemu langsung dengan warga yang menyuarakan keberatan terhadap berbagai kebijakan.

Di banyak negara demokrasi yang matang, tradisi dialog antara pengambil kebijakan dan kelompok masyarakat sipil merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Demonstrasi tidak dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai mekanisme umpan balik publik. Dalam perspektif tersebut, pertemuan antara pimpinan DPR dan mahasiswa seharusnya tidak dianggap sebagai peristiwa luar biasa, melainkan sebagai standar yang perlu terus dipelihara dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Lebih jauh lagi, peristiwa ini mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kuatnya institusi, tetapi juga oleh budaya politik yang tumbuh di dalamnya. Politik yang sehat bukan politik yang anti kritik, melainkan politik yang mampu mengelola kritik menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan. Dalam konteks tersebut, keberanian untuk membuka ruang dialog merupakan investasi penting bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Namun apresiasi ini tentu harus ditempatkan secara proporsional. Dialog adalah awal, bukan akhir. Janji untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa harus diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang konkret, transparan, dan terukur. Kepercayaan publik tidak dibangun oleh kata-kata, melainkan oleh konsistensi antara komitmen dan tindakan. Oleh sebab itu, tindak lanjut terhadap aspirasi mahasiswa akan menjadi ujian sesungguhnya bagi makna pertemuan tersebut.

Meski demikian, dalam suasana politik yang sering kali dipenuhi prasangka dan saling curiga, penting untuk memberikan penghargaan terhadap praktik-praktik politik yang mendorong keterbukaan. Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi demokrasi juga membutuhkan apresiasi ketika para pemegang kekuasaan menunjukkan sikap yang sesuai dengan semangat demokrasi itu sendiri.

Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan tuntutan. DPR memiliki kewajiban untuk mendengarkan. Ketika kedua peran itu bertemu dalam ruang dialog yang terbuka, sesungguhnya yang sedang diperkuat bukan posisi satu pihak terhadap pihak lain, melainkan kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Karena itu, langkah Prof. Sufmi Dasco Ahmad menemui mahasiswa patut dipandang sebagai contoh bahwa politik tidak selalu harus dijalankan dari balik meja dan prosedur formal. Terkadang, politik yang paling bermakna justru lahir dari keberanian untuk keluar menemui rakyat, mendengar kegelisahan mereka, dan mengakui bahwa suara publik adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu mengubah kritik menjadi percakapan, percakapan menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi solusi. Di titik itulah gestur sederhana menemui mahasiswa memperoleh makna yang jauh lebih besar: ia menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang tetap mau mendengar.

Dalam konteks itulah, langkah Prof. Sufmi Dasco Ahmad layak diapresiasi. Bukan semata karena ia hadir di tengah demonstrasi, melainkan karena ia menunjukkan bahwa di tengah kompleksitas persoalan bangsa, dialog tetap menjadi jalan terbaik untuk menjembatani perbedaan. Demokrasi pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan tentang kesediaan semua pihak untuk saling mendengar demi kepentingan yang lebih besar: kemajuan Indonesia.