Bonus Demografi Tanpa Jaminan Sosial Adalah Bom Waktu

Ada kelompok pekerja yang sering luput dari pembicaraan tentang jaminan sosial: mereka yang merasa hidupnya baik-baik saja.

Mereka punya pekerjaan. Menerima gaji setiap bulan. Anak sekolah. Mungkin masih mencicil rumah dan kendaraan. Sesekali makan di restoran, berlibur, atau membeli gawai baru.

Mereka tidak merasa miskin, tetapi juga belum cukup kaya untuk merasa aman. Inilah wajah sebagian kelas menengah pekerja Indonesia.

Masalahnya, rasa aman itu bisa menipu.

Satu kali terkena pemutusan hubungan kerja, sakit berkepanjangan, kecelakaan, atau kehilangan pencari nafkah dapat mengubah keadaan sebuah keluarga dengan cepat.

Tabungan yang semula disiapkan untuk pendidikan anak atau uang muka rumah tiba-tiba harus dipakai untuk bertahan hidup. Di situlah kita menemukan ironi pembangunan.

Baca Juga

Detik-detik Purbaya Terima Telepon dari Prabowo Saat Rapat, Langsung Dicopot dari Jabatan Menkeu

Kita sedang menikmati bonus demografi ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Namun, pada saat yang sama, sebagian pekerja yang menjadi penopang ekonomi justru menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan pendapatan.

Berdasarkan SUPAS 2025, penduduk berusia 60 tahun ke atas sudah mencapai 11,97 persen. Indonesia mulai memasuki masyarakat yang menua.

Artinya, bonus demografi bukan pesta yang berlangsung selamanya. Mereka yang hari ini bekerja dan membayar cicilan adalah mereka yang kelak membutuhkan penghasilan ketika tidak lagi bekerja.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar: berapa banyak orang yang bekerja? Tetapi: berapa banyak yang benar-benar terlindungi?

Pekerjaan Ada, Rasa Aman Belum Tentu

Selama ini, kita cenderung menganggap pekerjaan sebagai tiket menuju rasa aman. Selama ada gaji setiap bulan, kehidupan dianggap terkendali.

Padahal bagi banyak keluarga kelas menengah, jaraknya tidak selalu sejauh itu.

Gaji mungkin cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sudah memiliki banyak tujuan: cicilan rumah, biaya pendidikan anak, kendaraan, kesehatan, hingga persiapan masa depan.

Ketika penghasilan berhenti, pengeluaran tidak serta-merta ikut berhenti. Gaji boleh berhenti. Tagihan tidak.

Karena itu, kelas menengah memiliki kerentanan yang khas. Mereka mungkin tidak segera jatuh miskin ketika kehilangan pekerjaan, tetapi mereka juga belum tentu memiliki bantalan yang cukup untuk bertahan lama.

Lebih dari itu, dunia kerja sendiri sedang berubah. Pekerjaan yang dahulu dianggap aman tidak selalu menawarkan kepastian yang sama. 

Kontrak semakin fleksibel, pola kerja berubah, dan semakin banyak orang memperoleh penghasilan di luar hubungan kerja formal.

Kajian IMF menunjukkan pergeseran pekerjaan kelas menengah dari sektor formal menuju pekerjaan yang lebih informal. 

Pada 2024, hanya sekitar 59 persen pekerja kelas menengah berada dalam pekerjaan formal.

Ini penting karena perlindungan sosial selama ini banyak bertumpu pada hubungan kerja formal.

Ketika bentuk pekerjaan berubah, cara kita memberikan perlindungan juga harus berubah.

Jangan sampai seseorang baru dianggap membutuhkan perlindungan setelah ia jatuh miskin. Justru perlindungan dibutuhkan agar ketika menghadapi guncangan, ia tidak perlu jatuh terlalu jauh.

Di sinilah jaminan sosial menjadi penting.

Bukan semata-mata untuk membantu mereka yang sudah berada di bawah, tetapi juga untuk memastikan mereka yang sedang berada di tengah tidak mudah terdorong ke bawah.

Sebab, jika kelas menengah kehilangan pekerjaan berkualitas sementara perlindungan sosialnya lemah, bonus demografi bisa menghasilkan paradoks: jumlah orang yang bekerja besar, tetapi rasa aman ekonominya kecil.

Pada akhirnya, bonus demografi bukan hanya tentang berapa banyak tangan yang bekerja. Ia juga tentang seberapa kuat tangan-tangan itu menghadapi masa depan.

Indonesia mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk mengubah bonus demografi menjadi dividen demografi.

Jangan sampai kita baru sibuk membangun perlindungan ketika jutaan pekerja produktif sudah memasuki usia tua.

Bonus demografi tanpa jaminan sosial adalah bom waktu. Dan bom itu tidak hanya mengancam mereka yang miskin.

Ia juga bisa meledak di ruang keluarga kelas menengah—di rumah yang tampak baik-baik saja, tetapi ternyata hanya berjarak satu kehilangan pekerjaan dari sebuah krisis.

Penulis: Praktisi Jaminan Sosial Mohamad Rhesa Adisty

Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.