GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

UU Perampasan Aset: Capaian Penting Legislasi yang Patut Diapresiasi

Persetujuan Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak ..
Kamis, 19 November 2026 - 16:15 WIB
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026)
Sumber :
  • Tangkapan layar

Oleh: Prof. Trubus Rahardiansah
Guru Besar Universitas Trisakti dan Pengamat Kebijakan Publik

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/8/2023).
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/8/2023).
Sumber :
  • tvOnenews/Abdul Gani Siregar

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Persetujuan Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke Rapat Paripurna merupakan perkembangan positif dalam agenda reformasi hukum nasional.

Keputusan ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadi bukti bahwa proses legislasi dapat berjalan efektif ketika terdapat komitmen dan kesamaan visi antara DPR dan pemerintah.

Hal yang patut mendapatkan apresiasi khusus adalah keberhasilan menyelesaikan pembahasan RUU tersebut pada tingkat I lebih cepat dari tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Capaian ini penting karena selama ini proses pembentukan undang-undang kerap mendapat sorotan publik akibat pembahasan yang berlarut-larut.

Penyelesaian pembahasan lebih awal menunjukkan adanya keseriusan, koordinasi, dan kemampuan para pembentuk undang-undang untuk bekerja secara produktif.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan memenuhi bahkan melampaui target waktu merupakan salah satu indikator positif kinerja kelembagaan, sepanjang tetap disertai kualitas substansi dan proses legislasi yang akuntabel.

Karena itu, langkah Komisi III DPR RI di bawah kepemimpinan Habiburokhman, bersama pemerintah, layak dipandang sebagai capaian penting dalam mempercepat reformasi sistem hukum Indonesia.

Selama ini, salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah memastikan bahwa hasil kejahatan benar-benar dapat dikembalikan kepada negara dan masyarakat.

Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. Negara juga harus memiliki instrumen yang efektif untuk menelusuri, mengamankan, merampas, dan mengelola aset yang diperoleh melalui tindak pidana sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam banyak kasus, kerugian ekonomi akibat kejahatan tidak selalu dapat dipulihkan secara optimal. Pelaku dapat menjalani hukuman, tetapi aset hasil kejahatan belum tentu seluruhnya berhasil dikembalikan.

RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat pendekatan pemulihan aset atau asset recovery dalam sistem penegakan hukum nasional.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak lagi hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi juga dari seberapa besar kerugian negara yang dapat dipulihkan dan seberapa efektif hasil kejahatan dicegah agar tidak kembali dinikmati pelakunya.

Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan membangun sistem hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menjawab Perkembangan Kejahatan Modern

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2026).
Sumber :
  • Bagus Ahmad Rizaldi-Antara

Aspek menarik lainnya dari pembahasan RUU Perampasan Aset adalah perluasan perhatian terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Kejahatan seperti investasi bodong, penipuan keuangan digital, dan berbagai praktik penggelapan berbasis teknologi telah menjadi persoalan serius dalam perkembangan ekonomi modern.

Tidak sedikit masyarakat kehilangan tabungan, dana pendidikan, bahkan seluruh hasil kerja mereka akibat praktik kejahatan tersebut.

Karena itu, pengaturan perampasan aset yang juga menjangkau tindak pidana semacam ini menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah berupaya merespons perubahan karakter kejahatan yang semakin kompleks.

Kebijakan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Negara tidak boleh tertinggal ketika modus kejahatan terus berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sistem keuangan.

Dalam konteks ini, RUU Perampasan Aset memiliki relevansi yang lebih luas daripada sekadar pemberantasan korupsi. Regulasi tersebut berpotensi memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai kejahatan ekonomi yang merugikan banyak korban.

Profesionalisme Pengelolaan Aset Menjadi Kunci

Hal lain yang patut diapresiasi adalah perhatian terhadap tata kelola aset hasil tindak pidana.

Pengaturan mengenai penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memikirkan proses perampasan, tetapi juga bagaimana aset tersebut dikelola secara profesional dan akuntabel.

Ini merupakan aspek yang sangat penting.

Aset yang berhasil dirampas tidak boleh justru kehilangan nilai ekonomi akibat lemahnya pengelolaan. Negara membutuhkan mekanisme yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan agar nilai aset tetap terjaga dan pemanfaatannya memberikan manfaat optimal.

Pengelolaan aset yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Namun, penguatan kewenangan negara harus tetap berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, mekanisme pengawasan, dan jaminan proses hukum yang adil.

Perampasan aset harus diarahkan kepada hasil tindak pidana, bukan menjadi instrumen yang membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Dengan keseimbangan tersebut, undang-undang ini nantinya dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang kuat sekaligus memiliki legitimasi publik.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berfoto bersama Ahmad Sahroni dan jajaran pimpinan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berfoto bersama Ahmad Sahroni dan jajaran pimpinan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Sumber :
  • ANTARA/HO-DPR

Capaian Legislasi yang Perlu Dilanjutkan

Keberhasilan menyelesaikan pembahasan tingkat I sebelum tenggat waktu merupakan sinyal positif bagi kinerja legislasi nasional.

Selama ini, publik sering menilai keberhasilan DPR melalui jumlah undang-undang yang dihasilkan. Padahal, efektivitas legislasi juga perlu dilihat dari kemampuan menentukan prioritas, membangun kesepakatan, menyelesaikan pembahasan secara tepat waktu, dan menghasilkan regulasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Persetujuan seluruh fraksi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset memperlihatkan adanya titik temu politik terhadap pentingnya penguatan instrumen pemberantasan kejahatan.

Kesepahaman tersebut merupakan modal penting untuk memastikan agenda reformasi hukum tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan politik.

Kita perlu mengapresiasi kerja Komisi III DPR RI dan pemerintah yang telah membawa pembahasan RUU ini sampai pada tahap persetujuan tingkat I. Penyelesaian lebih cepat dari target merupakan capaian yang layak dicatat sebagai contoh positif produktivitas legislasi.

Meski demikian, keberhasilan ini tetap harus dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna dan persiapan implementasi yang matang.

Pengesahan undang-undang nantinya bukanlah akhir dari pekerjaan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan seluruh ketentuannya dapat dijalankan secara efektif.

Pemerintah perlu menyiapkan perangkat pelaksanaan, kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraparat penegak hukum, serta sistem pengawasan yang memadai.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan undang-undang yang selesai dibahas dengan cepat, tetapi juga undang-undang yang mampu menghadirkan keadilan.

Harapan bagi Reformasi Hukum Nasional

Kemajuan pembahasan RUU Perampasan Aset memberikan optimisme bahwa reformasi hukum Indonesia dapat bergerak lebih cepat melalui kerja sama yang konstruktif antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa ketika sebuah agenda ditempatkan sebagai prioritas bersama, proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih efektif.

Sudah saatnya keberhasilan legislasi tidak hanya dilihat sebagai pencapaian administratif, melainkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola negara.

RUU Perampasan Aset memiliki potensi besar untuk memperkuat pemberantasan korupsi, meningkatkan pemulihan kerugian negara, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat korban kejahatan.

Oleh karena itu, persetujuan Komisi III DPR RI bersama pemerintah patut diapresiasi sebagai langkah maju yang konkret.

Penyelesaian pembahasan sebelum tenggat waktu menjadi nilai tambah yang memperlihatkan keseriusan dan produktivitas pembentuk undang-undang.

Kini, harapan publik adalah agar momentum positif tersebut dapat dijaga hingga pengesahan dan pelaksanaan undang-undang secara efektif, transparan, dan berkeadilan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebab, keberhasilan reformasi hukum pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa cepat sebuah undang-undang diselesaikan, tetapi juga seberapa besar manfaat dan rasa keadilan yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia.

Disclaimer: Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvOnenews.com. Namun demikian, seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Laba Anak Usaha BRI Melonjak 43,5%, Holding UMi dan Bisnis Emas Jadi Penopang

Laba Anak Usaha BRI Melonjak 43,5%, Holding UMi dan Bisnis Emas Jadi Penopang

Laba perusahaan anak BRI tumbuh 43,5% menjadi Rp11,8 triliun hingga September 2026. Sinergi Holding Ultra Mikro dan bisnis emas memperkuat pertumbuhan BRI Group.
Messi Dikabarkan Putus Hubungan dengan Presiden AFA, Ini Pemicunya

Messi Dikabarkan Putus Hubungan dengan Presiden AFA, Ini Pemicunya

Lionel Messi dikabarkan putus hubungan dengan Chiqui Tapia. Konflik hak citra, sponsor Michelob, dan persoalan bisnis AFA disebut sebagai pemicu keretakan.
Menteri Hukum Resmikan GI Tourism, Angkat Produk Khas Daerah Jadi Magnet Wisata

Menteri Hukum Resmikan GI Tourism, Angkat Produk Khas Daerah Jadi Magnet Wisata

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi meluncurkan program GI Tourism Indonesia di Bukit Telaga Menjer untuk mendorong produk lokal jadi daya tarik wisata.
Beri IBK Altos Kekalahan Pertama, Pelatih Red Sparks Beberkan Strateginya

Beri IBK Altos Kekalahan Pertama, Pelatih Red Sparks Beberkan Strateginya

Pelatih Red Sparks, Kwon Soon-chan, mengungkap strategi timnya yang baru saja mengalahkan pemuncak klasemen sementara, IBK Altos.
Tanpa Perlu VPN, Begini Cara Nonton Persib Vs Shan United Gratis dan Legal

Tanpa Perlu VPN, Begini Cara Nonton Persib Vs Shan United Gratis dan Legal

Persib vs Shan United malam ini pukul 19.00 WIB. Simak cara nonton gratis dan legal melalui YouTube Rans Entertainment tanpa VPN.
PB Akuatik Kirim 41 Atlet Renang Indonesia ke SEA Age Group 2026 Malaysia

PB Akuatik Kirim 41 Atlet Renang Indonesia ke SEA Age Group 2026 Malaysia

PB Akuatik mengirimkan sebanyak 41 atlet renang untuk berpartisipasi di ajang 48th SEA Age Group Championships 2026 di Akuatik Selangor, Malaysia, yang digelar pada 27-29 November 2026.

Trending

Menang Perdana, Volimania Korea Desak Hyundai Hillstate Depak Megawati Hangestri

Menang Perdana, Volimania Korea Desak Hyundai Hillstate Depak Megawati Hangestri

Para penggemar mendesak Hyundai Hillstate untuk mencoret nama Megawati Hangestri dari skuad meski tim asuhan Kang Sung-hyung itu baru meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea 2026-2027.
Penurunan Kontribusi Poin Megawati Hangestri Disorot Media Korea

Penurunan Kontribusi Poin Megawati Hangestri Disorot Media Korea

Kontribusi poin Megawati Hangestri yang menurun ketika Hyundai Hillstate catatkan kemenangan atas SOOP SOOPers kemarin membuatnya dapat sorotan dari media Korea
Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Balkon Apartemen Depok, Diduga Bunuh Diri

Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Balkon Apartemen Depok, Diduga Bunuh Diri

Seorang mahasiswi FKG UI berinisial AAKR ditemukan tewas di apartemen kawasan Margonda, Depok, pada Rabu (18/11/2026). Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra Kurniawan mengatakan penemuan korban dilaporkan sekitar pukul 15.30 WIB. Tim juga telah melakukan pengecekan di TKP.
UI Buka Suara soal Tewasnya Mahasiswi FKG, Minta Jaga Privasi Korban

UI Buka Suara soal Tewasnya Mahasiswi FKG, Minta Jaga Privasi Korban

UI buka suara soal tewasnya mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) berinisial AAKR yang ditemukan di balkon salah satu apartemen di kawasan Margonda, Depok, Rabu (18/11/2026). UI memohon agar masyarakat dapat menjaga privasi korban, menghormati proses yang ditangani pihak berwenang, serta tidak menyampaikan hal-hal di luar kewenangan kampus.
Mahasiswi FKG UI Tewas Usai Lompat dari Lantai 12, Sempat ke Kamar Teman

Mahasiswi FKG UI Tewas Usai Lompat dari Lantai 12, Sempat ke Kamar Teman

Polisi masih mendalami soal insiden tewasnya mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UI berinisial AAKR. Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra Kurniawan menyebutkan korban diketahui sempat ke kamar rekannya di apartemen tersebut. Hal ini terlihat dari rekaman CCTV yang berada di lokasi.
Perbandingan Poin Megawati Hangestri di Hillstate dan Red Sparks dalam 5 Laga

Perbandingan Poin Megawati Hangestri di Hillstate dan Red Sparks dalam 5 Laga

Lebih produktif mana Megawati Hangestri dalam lima laga awal V-League, apakah ketika memperkuat Red Sparks selama dua musim atau justru di Hyundai Hillstate?
Kasus KBS Bergulir Pejabat KBS Bantah Aliran Dana Pribadi

Kasus KBS Bergulir Pejabat KBS Bantah Aliran Dana Pribadi

Kuasa hukum empat pejabat PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS), Masbuhin, ungkap kontribusi kliennya terhadap pendapatan daerah di tengah penyidikan dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan Kejati Jatim.
Selengkapnya

Viral