Sempat Bela Malaysia, Sekjen AFC Justru Cuci Tangan Usai Hukuman WO Kualifikasi Piala Asia

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal AFC Windsor John sempat memastikan Malaysia tetap bisa tampil di Kualifikasi Piala Asia edisi 2027 dan 2031 terlepas dari sanksi AFC. 

Namun sanksi AFC yang diumumkan pada Selasa (16/3/2026), memutuskan Malaysia mendapatkan sanksi WO atas pertandingan melawan Vietnam dan Laos di Kualifikasi Piala Asia 2027. 

Kini, Windsor John angkat suara atas sanksi tersebut. Dia justru mengalihkan topik dengan menegaskan ranah AFC hanya pada pertandingan di bawah naungan Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut. 

 Ia menegaskan bahwa AFC bukan lembaga penegak hukum dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan maupun pemanggilan pihak terkait.

“Kami bukan polisi di sini. Saya ingin menegaskan bahwa kami bukan aparat penegak hukum. Kami tidak punya kekuatan untuk menangkap atau memanggil siapa pun,” ujar Windsor John dikutip dari laman Harian Metro, Selasa (17/3/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan batas kewenangan AFC dalam menangani kasus yang tengah menjadi sorotan di tubuh FAM. Windsor menekankan bahwa AFC hanya berperan dalam aspek tata kelola dan regulasi, bukan investigasi kriminal.

Baca Juga

Resmi! AFC Umumkan Hasil Sidang Komite Disiplin dan Etik Terbaru, Sanksi untuk Persib Bandung Pasca Kericuhan di Laga ACL 2 Sudah Keluar?

Menurutnya, audit yang saat ini dilakukan oleh tim ahli AFC terhadap FAM bertujuan untuk mengevaluasi sistem manajemen dan menemukan kelemahan dalam organisasi, bukan untuk mencari atau menghukum pihak yang bersalah secara langsung.

“Kami tidak memiliki kuasa untuk menyelidiki atau memanggil seseorang untuk diperiksa. Jika ada pelanggaran oleh pejabat sepak bola, maka kasus tersebut akan dibawa ke Komite Disiplin yang akan menilai apakah ada pelanggaran aturan dan menentukan sanksi yang sesuai,” jelasnya.

Windsor juga menambahkan bahwa AFC hanya dapat menelaah dokumen, alur informasi, serta proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari evaluasi tata kelola organisasi.

“Kami bukan seperti polisi yang bisa memanggil seseorang untuk diselidiki. Kami hanya melihat dokumen, aliran informasi, dan bagaimana keputusan dibuat, karena itu bagian dari pemerintah,” lanjutnya.

Ia berharap hasil audit nantinya bisa memberikan gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan yang terjadi, sekaligus menjadi dasar perbaikan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.