Mendagri dan Kepala Polisi Korsel Didesak Mundur Buntut Tragedi Pesta Halloween di Itaewon

Jakarta - Usai tragedi Pesta Halloween di Itaewon yang menewaskan 156 orang pada 29 Oktober lalu, oposisi utama pemerintahan Korea Selatan, Partai Demokrat, mendesak Menteri Dalam Negeri Lee Sang Min dan Kepala Polisi Nasional Yoon Hee Keun untuk mundur.

Sebagai kepala keamanan publik, Lee dianggap wajib bertanggung jawab atas insiden yang memakan korban itu. Selain itu, Yoon juga diseret karena polisi tak bergerak cepat usai menerima 11 panggilan darurat.

"Menteri Lee dan Komisaris Jenderal Yoon Hee Keun (Kepala polisi nasional Korsel) harus segera dipecat," katanya dikutip Yonhap, Korsel, Selasa (2/11/2022).

Satu Pendapat, Anggota Majelis Nasional Korsel Jang Kyung Tae meminta Presiden Yoon Suk Yeol memecat Lee buntut tragedi Pesta Halloween di Itaewon.

Selain itu, Jang juga meminta Wali Kota Seoul Oh Se Hoon agar mengundurkan diri.

Baca Juga

Megawati Hangestri Ungkap Impian Tak Terduga di Korea Selatan, Ternyata Bukan soal Voli: Saya Ingin Ketemu

Di lain sisi, partai memiliki kuasa saat ini Partai Kekuatan Rakyat (PPP) mengakui perlu meminta pertanggung jawaban pejabat terkait. Namun, mereka menyatakan pemerintah tak perlu mengambil keputusan dengan tergesa-gesa.

"Mengambil tindakan disipliner terhadap pejabat harus dilakukan setelah penyelidikan yang akurat soal penyebab insiden dan harus berdasarkan temuan yang ada," ucap ketua sementara PPP Chung Jin Suk.

Baru-baru ini, Badan Kepolisian Nasional Korsel memecat dua pejabat polisi.

Mereka yakni Kepala polisi sektor Yongsan, tempat Itaewon berada, Lee Im Je dan Inspektur Senior Ryu Min Jin yang bertugas di daerah lokasi tragedi Itaewon.

Usai melakukan pemecatan itu, pihak berwenang akan meminta penyelidikan resmi terhadap petugas lain yang lalai dalam bertugas.

"(Tokoh-tokoh terkait) akan mengambil tanggung jawab yang sesuai bergantung hasil penyelidikan, kata salah satu pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Korsel, Kim Sung Ho, seperti dikutip dari Korea Herald.

Kantor kepresidenan Korsel juga menyatakan akan mengambil tindakan lebih lanjut jika masih ada keraguan.(mg2/muu)