Presiden dan Menko Polhukam Angkat Bicara Soal Penangkapan Edhy Prabowo | tvOne

Jakarta - Presiden Joko widodo angkat bicara soal penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden menegaskan pemerintah menghormati proses penegakan hukum yang tengah berjalan di KPK. Hal senada juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud md. Ia menyatakan, pemerintah mendukung KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Melalui laman youtube sekretariat presiden, Joko Widodo memberikan keterangan mengenai penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Presiden sepenuhnya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK.

“Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati. Dan saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Joko Widodo.

Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah mendukung KPK setiap langkah KPK.

“Pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Edhy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apapun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silahkan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Mahfud MD dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (25/11).

Dan menurut Mahfud pemerintah juga memfasilitasi KPK memberantas korupsi.

“Pemerintah terutama Presiden sudah berkali-kali mengatakan ‘tegakkan hukum secara benar jangan pandang bulu kepada siapa pun’. Pemerintah mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakkan hukum dalam rangka memberantas korupsi. Selama ini pun pemerintah juga memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi. Itulah sebabnya belum lama ini pemerintah itu mengeluarkan perpres no 102 tahun 2020 yang isinya memberi wewenang secara lebih teknis operasional kepada KPK untuk melakukan supervisi bahkan kalau perlu pengambil-alihan perkara dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian manakala di kedua institusi tersebut sebuah perkara yang dilaporkan atau ditangani itu tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Mahfud mengatakan, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat kembali dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

"Tadi malam Menteri Kelautan dan Perikanan diamankan KPK di Bandara 3 Soetta saat kembali dari Honolulu," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan selain menteri, KPK juga menangkap beberapa pejabat KKP dan pihak swasta.

"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (Edhy Prabowo) beserta istri dan beberapa pejabat di KKP. Di samping itu juga beberapa orang pihak swasta," kata Ali Fikri.

Ia mengatakan 17 orang tersebut ditangkap di beberapa lokasi pada Rabu dini hari. "KPK mengamankan sejumlah pihak di beberapa lokasi diantaranya Jakarta dan Depok, Jabar termasuk di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 00.30 WIB," ungkap Ali. (act)

(Lihat juga: USAI PENANGKAPAN EDHY PRABOWO, TAGAR BU SUSI RAMAI DI MEDIA SOSIAL)