MBG Jadi Salah Satu Prioritas RAPBN 2026, Begini Kata Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 beserta nota keuangan dalam pidatonya di hadapan DPR.
Rapbn 2026 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, belanja Rp3.786,5 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, RAPBN 2026 dirancang untuk mengakomodasi seluruh visi dan janji kampanye Presiden, yang diterjemahkan ke dalam delapan program prioritas.
Program tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, pemberdayaan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi dan perdagangan.
Salah satu capaian awal yang disorot adalah keberhasilan reformasi distribusi pupuk bersubsidi.
Pada 1 Januari 2025, pemerintah menyederhanakan 145 peraturan menjadi satu Peraturan Presiden (Perpres) sehingga pupuk dapat disalurkan langsung kepada petani tanpa hambatan birokrasi.
Dampaknya, produksi padi kuartal I 2025 naik 15% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan stok beras nasional kini menembus 4 juta ton.
Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan masyarakat.
Harga gabah di petani dijaga minimum Rp6.500 per kilogram, sementara harga beras di pasar dikendalikan melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Program makan bergizi gratis ( Mbg) menjadi salah satu prioritas dengan target penerima 82,9 juta orang pada 2026.
Anggarannya telah disiapkan sebesar Rp335 triliun di dalam RAPBN, sehingga tidak akan menambah defisit.
Pada 2025, pemerintah telah menjangkau 20 juta penerima manfaat hanya dalam 10 bulan, capaian yang menurut Presiden Prabowo lebih cepat dibanding negara lain seperti Brasil.
Presiden Prabowo juga mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi desa.
Program ini memanfaatkan dana desa yang sudah ada sebagai leverage untuk mendapatkan dukungan perbankan.
Koperasi akan mengelola bisnis kebutuhan dasar masyarakat seperti sembako, pupuk, LPG 3 kg, dan obat-obatan.
Saat ini, sekitar 100 koperasi tengah disiapkan untuk mengajukan proposal pembiayaan.
Pemerintah akan menempatkan dana di perbankan, yang kemudian menyalurkannya melalui analisis kredit yang ketat agar usaha desa dapat berkembang.
Dengan RAPBN 2026 yang fokus pada delapan program prioritas, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga disiplin fiskal.
