Presiden Prabowo Bahas Penanganan Bencana Hingga Nataru di Sidang Kabinet Paripurna
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore.
Rapat terbatas yang dimulai sekitar pukul 15.30 WIB tersebut membahas sejumlah isu krusial, di antaranya penanganan bencana, kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru, serta evaluasi program kerja dan penetapan kebijakan penting pemerintah.
Dalam pembahasan penanganan bencana, Presiden menegaskan komitmennya untuk terus memantau langsung kondisi daerah terdampak, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia menyebut telah beberapa kali mengunjungi wilayah tersebut dan berencana kembali dalam waktu dekat untuk memastikan perkembangan penanganan berjalan sesuai rencana.
Presiden juga menyampaikan rencana pemantauan rutin ke daerah terdampak, dengan target kunjungan minimal sekali dalam sepekan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh langkah penanganan, rehabilitasi, dan pemulihan berjalan efektif.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas di lapangan, termasuk jajaran kementerian, lembaga, dan pimpinan perusahaan negara, yang terlibat langsung dalam penanganan bencana.
Ia menekankan pentingnya kehadiran pejabat di lokasi bencana yang berorientasi pada solusi dan bantuan nyata, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Terkait tawaran bantuan dari luar negeri, Presiden menyatakan bahwa sejumlah pemimpin negara telah menyampaikan perhatian dan keinginan untuk membantu.
Namun, pemerintah menilai Indonesia masih mampu menangani bencana tersebut secara mandiri dengan sumber daya yang ada.
Presiden juga menegaskan bahwa situasi bencana di tiga provinsi tersebut masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah telah mengerahkan dukungan lintas daerah dari total 38 provinsi untuk memperkuat penanganan di wilayah terdampak.
Ke depan, pemerintah berencana membentuk badan atau satuan tugas khusus yang bertugas menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain itu, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak juga akan segera dimulai.
Berdasarkan laporan Kementerian Perumahan, pembangunan sekitar 2.000 unit rumah ditargetkan mulai dikerjakan dalam waktu dekat.
