Penegasan Batas Desa dalam ILASPP Diharap Tak Timbulkan Konflik, Kemendagri Dorong Analisis Risiko yang Matang

Donggala, tvOnenews.com - Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan tidak ada konflik penegasan batas desa dalam program Integrated Land Administration & Spasial Planning Program (ILASPP).

Hal itu disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Murtono, saat melaksanakan Bimbingan Teknis Skrining Analisis Risiko Perlindungan Lingkungan dan Sosial dalam Penegasan Batas Desa.

Bimtek dan Skrining itu bertujuan untuk meminimalkan dan memitigasi potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. 

Untuk tahun 2025 ini, tiga kabupaten mendapat program ILASPP, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Toli Toli di Sulawesi Tengah. 

"Dalam konteks ini, skrining analisis risiko lingkungan dan sosial diperlukan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif serta mengelola risiko yang mungkin timbul selama proses penegasan batas desa," katanya saat membuka acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penapisan Skrining Analisis Resiko Lingkungan dan Sosial Dalam Penegasan Batas Desa, di Donggala, Selasa (9/12/2025). 

Dia menjelaskan, penegasan batas desa ini sangat penting karena ketidakjelasan batas wilayah sering memicu konflik dan masalah administrasi. Kondisi ini kan menghambat pembangunan dan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan. 

Baca Juga

Wanti-wanti Ancaman Krisis Polusi Udara, Kemendagri Dorong Pengendalian Berbasis Data dan Kerja Sama Daerah

"Penegasan batas desa juga untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang optimal," ujarnya. 

Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan seperti "Satu Peta" yang mensyaratkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses penetapan batas agar sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Dalam kesempatan itu, dia menambahkan, program ILASPP akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dengan memperkuat perencanaan tata ruang dan meningkatkan kepastian hak atas tanah. 

Kedua hal itu penting untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca Indonesia dan melaksanakan upaya adaptasi perubahan iklim. 

"Perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim dapat meningkatkan perlindungan dan ketahanan terhadap bencana serta meningkatkan efisiensi penggunaan lahan sekaligus meningkatkan iklim investasi," paparnya. 

Hal ini diperlukan untuk mendukung investasi ramah lingkungan guna mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang timbul dari perluasan kota dan hilangnya tutupan hutan, serta meningkatkan kelayakan hidup, sekaligus menciptakan kondisi untuk transportasi rendah karbon.