Polemik Lapak Penjual Daging, Pemerintah Kota Medan Diminta Fasilitasi Langkah Mediasi

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik lapak penjual daging babi di Kota Medan menyeruak usai adanya permintaan penertiban oleh sejumlah pihak.

Menyoroti hal tersebut, Tokoh Pemuda Muslim Sumatera Utara (Sumut), Alwi Hasbi Silalahi meminta agar sweeping maupun penutupan paksa lapak penjual daging babi oleh sejumlah pihak itu tak perlu dilakukan.

Sebab, ia menilai langkah tersebut dapat berpotensi menimbulkan gesekan sosial antar kelompok masyarakat.

“Sweeping atau penutupan paksa tidak perlu sampai dilakukan. Hal itu justru bisa menimbulkan kesan diskriminatif dan mencederai semangat toleransi yang selama ini dijaga di Kota Medan,” kata Hasbi kepada awak media, Kamis (19/2/2026).

Hasbi menekankan Islam turut mengajarkan ketertiban, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap hukum dan keberagaman. 

Atas dasar itu, Hasbi mengimbau agar persoalan tersebut tidak dibingkai dalam narasi yang dapat memunculkan stigma terhadap umat Islam.

Baca Juga

Transaksi Gadai Meningkat Pasca Lebaran, Masyarakat Ambalawi Bima Manfaatkan Emas sebagai Sumber Likuiditas Tanpa Kehilangan Aset

“Kita harus menjaga wajah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jika sampai terjadi tindakan anarkis atau intimidatif, itu justru akan menciptakan pandangan buruk terhadap umat Islam sendiri,” katanya.

Di sisi lain, Hasbi mengungkap jika penataan wusah perdagangan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah.

Menurutnya hal itu disertakan dengan regulasi yang berlaku bukan mendasari adanya tekanan dari kelompok tertentu.

Ia pun mengajak agar umat Islam dapat mengedapnkan sikap bijak di tengah bulan suci Ramadan ini.

“Ramadan adalah momentum untuk memperbaiki diri, bukan memperkeruh suasana. Umat Islam sebaiknya tidak terpancing melakukan tindakan anarkis,” katanya.

Hasbi pun menyarankan agar adanya langkah mediasi antar pihak yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Medan.

Ia berharap situasi ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merugikan semua pihak, terutama dalam menjaga kondusivitas Kota Medan sebagai kota multikultural.

“Langkah terbaik adalah duduk bersama. Mediasi dengan para pelaku usaha warung makan dan pedagang jauh lebih konstruktif dibandingkan aksi lapangan yang berpotensi memicu keributan,” kata Hasbi.

“Ketertiban harus dijaga, tapi dengan cara yang beradab dan sesuai hukum. Jangan sampai semangat ibadah justru ternodai oleh tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam,” sambungnya.(raa)