DPRD Mimika Bentuk Pansus Usut Dugaan Penyelewengan Pengelolaan Pesawat Milik Pemda

Mimika, Papua - Polemik seputar pesawat milik Pemerintah Kabupaten Mimika yang dikelola oleh PT Asian One Air, disikapi DPRD Mimika dengan membentuk Panitia Khusus (pansus).

Aset Milik Pemda Mimika berupa Satu Pesawat Cessna Grand Caravan dan Helikopter Airbus B3 Registrasi PK-LTA, yang dibeli dengan anggaran sekitar Rp85 miliar ini dinilai merugikan Pemda Mimika bahkan seluruh masyarakat Mimika. 

Dalam Rapat Dengar Pendapat(RDP), Kamis (4/8/2022) antara Komisi B DPRD dengan Dinas Perhubungan serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) terungkap bahwa helikopter terdata di Bea Cukai bukan atas nama Pemda Mimika tapi Asian One Air.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Ida Wahyuni menjelaskan bahwa Tahun 2015, Pemda Mimika dengan Asian One Air membuat kerjasama tentang pengadaan, pemasukan dan pengoperasian. Adapun pengelolaan selama ini, izin sementara diberikan oleh Bea Cukai untuk barang yang dicicil dan akan jadi milik, atau barang sewaan dengan pemilik orang asing. Jadi ia menyatakan bahwa statusnya leasing dan sewa menyewa.

"Izin impor sementara helikopter telah berakhir dan harus dilakukan ekspor ke negara asal. Untuk menyelamatkan aset daerah, Pemda Mimika meminta pendampingan Kejaksaan Negeri Mimika. Kejaksaan sudah bersurat ke Bea Cukai untuk melakukan penundaan," katanya.

Ida menyebut, dalam proses pendampingan itu Kejari Mimika telah memanggil beberapa pejabat terkait, untuk dimintai keterangan karena diduga ada pelanggaran yang mengarah ke unsur pidana.

Di depan pimpinan dan anggota DPRD Mimika, Kadishub Ida Wahyuni menegaskan bahwa dalam persoalan ini tidak ada tendensius kepada siapapun.