1,7 Juta Orang Datang ke Bali Setiap Bulan, Pj Gubernur Nilai Bali Sangat Butuh Transportasi Publik

Denpasar, tvOnenews.com - Pj Gubernur Bali, Mahendra Jaya menyampaikan, kebutuhan terhadap transportasi publik di Pulau Bali sudah sangat mendesak dan hal tersebut harus dikembangkan untuk pariwisata di Pulau Dewata.

Hal tersebut, dia sampaikan saat menerima audiensi Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali.

"Saya lihat sudah mendesak. Bali perlu transportasi publik,” kata Pj Gubernur Mahendra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/9).

Ia menerangkan, bahwa saat ini adalah saat yang paling tepat untuk mengembangkan transportasi publik di Bali. Menurutnya, transportasi publik merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Kalau kita kerjakan setelah macet akan susah. Sebelum parah kita eksekusi dulu,” imbuhnya.

Ia juga menyatakan, bahwa hal tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mendampingi kunjungan Presiden Jokowi ke di Bali pada hari Minggu (24/9) lalu.

Mahendra menyebutkan, bahwa di tengah keadaan pariwisata Bali yang mulai pulih dengan jumlah penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencapai 63 ribu setiap hari atau sekitar 1,7 juta penumpang per bulan menyebabkan akses keluar masuk bandara serta wilayah sekitarnya kerap macet terlebih di akhir pekan. Hal ini perlu dicarikan solusi yang tepat.

“Saya usulkan, pak kita kan sudah ada rencana untuk MRT. Kalau bisa pak, itu sudah ada kepastian pembangunan itu,” ujarnya, mengulang apa yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Terlebih, menurut Mahendra kajian terhadap itu sudah ada di Bappenas. Sementara Menteri Bappenas mengkonfirmasi bahwa yang berminat bukan hanya Korea Selatan tapi juga Abu Dhabi. “Tapi menurut saya siapapun dia tapi kerjakan cepat,” jelasnya.

Di sisi lain Mahendra Jaya juga meminta IHGMA Bali untuk ‘Ngrombo’ atau bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mensosialisasikan mengenai pungutan wisatawan asing yang akan mulai diberlakukan tahun 2024 mendatang.

“Prioritas pertama adalah penanganan sampah dan kedua adalah pelestarian budaya. Tolong digemakan agar tidak ada resistensi,” ujarnya.

Ia juga meminta anggota IHGMA Bali untuk dapat mensosialisasikan dan menggaungkan hal tersebut kepada wisatawan di hotel masing-masing.

"Tujuannya agar wisatawan tidak salah tafsir dan mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tersebut guna menciptakan pariwisata Bali yang berkelanjutan," ujarnya. (awt/gol)