Buntut Singgung Hijab, Forum Peduli Keberagaman Bali Laporkan Arya Wedakarna ke Polda Bali
- aris wiyanto
Lewat pernyataan itu, pihaknya menilai Arya Wedakarna mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan oleh anggota DPD RI yang seharusnya ketika berbicara mampu mengendalikan diri dalam setiap ucapan, sikap dan perilaku guna menjaga perasaan orang lain.
Kemudian, sesuai kode etik DPD RI huruf e dan pernyataan tersebut bertentangan
dengan konstitusi NKRI, Pasal 28 E, Ayat (2) Undang-undang NKRI tahun 1945 yang bunyinya "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".
Selanjutnya, Pasal 29, Ayat 2 UUD NKRI 1945, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
"Pernyataan Arya Wedakarna tersebut, telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, dan merupakan ujaran kebencian dan penistaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A (2) jo 28 (2) Undang-undang Nomor 19, Tahun 2016, perubahan atas Undang-undang Nomor 11, Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 156 a ayat (1) KUHP pidana," ujarnya.
Ia juga menyebutkan, Arya Wedakarna bukan hanya kali ini menyulut dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian akan tetapi pihaknya menduga Arya Wedakarna telah berulang kali mengeluarkan pernyataan yang sangat provokatif dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat khususnya di Bali.
"Sehingga sangat mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat di Bali yang saat ini telah terjalin keharmonisan antar penduduk," sebutnya.
Pihaknya juga menyatakan, Forum Peduli Keberagaman Bali pada tanggal 20 Desember tahun 2017 lalu, juga telah melaporkan Arya Wedakarna dengan Nomor LP/506/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 atas tindak pidana ujaran kebencian yang mengandung SARA dan tindak pidana menunjukkan rasa kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, atau penistaan agama sebagaimana Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-undang Nomor 19, Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang, Nomor 11, Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau Pasal 16, Undang-undang RI Nomor 40, Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis atau Pasal 160 KUHP dan Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP.
Load more