Baliho Caleg PKB di Bali, Janji Jika Terbukti Korupsi Siap Ditembak Mati

Denpasar, tvOnenews.com - Seorang Caleg DPR RI dari daerah pemilihan Bali memiliki cara unik untuk meyakinkan publik memilih dirinya. Dalam balihonya yang ia pasang di beberapa lokasi, caleg bernama Muhammad Zaini dari Pantai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 7 itu memiliki visi siap dieksekusi tembak mati bila melakukan korupsi.

Baliho yang terpampang di timur traffic light, Banjar Uma, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, tersebut pun ramai di media sosial.

Sementara, Muhammad Zaini saat dikonfirmasi membenarkan bahwa baliho dengan visi siap dieksekusi tembak mati bila melakukan korupsi adalah miliknya. Ia, memiliki visi tersebut bila nanti terpilih menjadi dewan DPR RI akan memberantas korupsi.

"Ini merupakan keseriusan untuk memperjuangkan memberantas korupsi. Iya nanti saya perjuangkan, kalau saya duduk menjadi dewan," kata Zaini, saat dihubungi Jumat (19/1) malam.

Ia juga menyebutkan, bahwa soal visi siap ditembak mati juga sudah dibicarakan kepada pihak keluarga dan pihak keluarga pun sepakat. "Sudah semuanya sepakat," ungkapnya.

Bahkan Zaini juga berjanji, jika nanti terpilih akan memberikan gaji 90 persen dan tunjangan semuanya bagi umat dan perjanjian itu sudah tertuang di notaris dan pihaknya sudah menandatanganinya.

Baca Juga

Gelar Rapat Tertutup, Komisi I DPR dan Wamenhan Bahas soal 5 Calon Manajer Kopdes yang Meninggal

"Itu 90 persen untuk umat, 10 persen untuk biaya operasional. Jadi, dari rakyat untuk rakyat, semua pendapatan yang masuk pada saya, tidak hanya gaji pokok, semuanya saya serahkan pada setiap kabupaten dan di setiap kabupaten sudah ada tim penerima amanat yang dibuat notaris," ungkapnya.

Sementara, untuk saat ini baru lima kabupaten dan kota di Bali yang sudah dibuatkan surat perjanjian oleh notaris, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung dan empat kabupaten lainnya di Bali, masih menyusul untuk dibuatkan di notaris.

"Maksudnya surat perjanjian di semua kabupaten, kan ada penerima amanat. Jadi, kalau seandainya saya duduk di dewan, ada sembilan kabupaten itu dihandle satu penerima amanat yang dibuat notaris dengan para saksi. Notaris itu, adalah bila saya duduk jadi dewan maka 90 persen untuk umat dan sudah (ditandatangani). Lima kabupaten sudah dibuatkan dan empat (kabupaten) menyusul," ujarnya.