Kampanye di Bali, Cak Imin Bilang Rakyat Protes Jokowi tak Netral

Badung, tvOnenews.com - Berkampanye di Bali, Cawapres nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri acara,"Silahturahmi dan Konsolidasi Relawan Basra AMIN, di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/1).

Selain memotivasi pendukungnya, Cak Imin dalam sambutannya juga mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut presiden hingga menteri boleh kampanye dan memihak dalam pemilihan umum (Pemilu). Pernyataan ini menurut Cak Imin diprotes rakyat seluruh Indonesia yang menganggap presiden tidak netral.

Ia menerangkan, bahwa dirinya telah berkeliling setelah diputuskan oleh KPU menjadi cawapres. Mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua, dan kesimpulannya rakyat ini semuanya ingin berubah nasibnya tapi mau ngomong susah.

"Mau menyampaikan nggak ada jalannya, mau protes, namanya ajaran agama banyak yang memerintahkan kita tawadhu begitu. Lalu, bahasa Jawa Tengahnya, trimo eng pandum, tawakal. Tapi begitu saya datang, Mas Anies datang, nggak pernah sepi, saudara-saudara, semua berduyun-duyun, semua menyambut dengan gagap gempita. Karena apa, karena yang kita suarakan ini yang disampaikan tadi adalah perubahan. Insyaallah suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapapun," ujarnya.

Menurutnya, bahwa suara perubahan yang diusung oleh dirinya tidak bisa ditutupi oleh siapapun dan tiba-tiba Presiden Jokowi tidak mau netral. 

“Kok tiba-tiba presiden tidak mau netral itu loh? Kenapa? Tapi hampir seluruh rakyat protes, presiden harus tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Betul?," teriak Cak Imin disambut gemuruh para pendukung yang datang.

Baca Juga

Imigrasi Bali Buka Layanan Pengaduan Masyarakat terkait Pelanggaran Keimigriasian WNA, Ini Nomornya

"Jadi presiden itu, kemarin menyampaikan boleh kampanye, tapi semuanya protes nggak ada yang enggak protes, kecuali orang Bali enggak protes, semua protes dan kemudian istana menyampaikan pernyataan presiden disalahpahami, kata istana pernyataan presiden disalahpahami," ujarnya.

Ia menyebutkan, bahwa penolakan terhadap Presiden Jokowi yang tidak netral dan harus tetap netral menunjukkan suara perubahan nyata dan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia.

"Presiden itu lembaga tertinggi betul apa betul? Bukan hanya politiknya tinggi, kekuasaannya tinggi, jabatannya tinggi, tetapi presiden harus mengayomi dan berpihak kepada seluruh rakyat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya," ungkapnya.