Kota Denpasar dan Badung Akan Jadi Percontohan Kampanye Tanpa Baliho di Pilkada 

Denpasar, tvOnenews.com - Kota Denpasar dan Kabupaten Badung direncanakan akan menjadi percontohan kampanye tanpa baliho saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Pulau Bali.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, gagasan Denpasar dan Badung untuk menjadi percontohan kampanye tanpa baliho akan dilakukan kesepakatan dengan para pemimpin ketua partai atau parpol di Bali, dan kesepakatan itu bila disetujui juga akan langsung dibuat sanksi-sanksinya bagi siapa saja yang melanggar.

"Jadi kita akan membuat kesepakatan saja di internal. Tapi kesepakatan yang berisi sanksi. Sanksi, misalnya setiap pelanggaran akan kita turunkan oleh Satpol PP atas rekomendasi Bawaslu dan diperintahkan oleh KPU untuk menurunkan baliho oleh Satpol PP," kata dia, saat konferensi pers di Denpasar, Kamis (18/7).

"Kalau dia pasang langsung kita catat, siapa yang melakukan pelanggaran akan kita umumkan di koran. Supaya masyarakat tahu, bahwa ini adalah pelanggar-pelanggar kesepakatan itu dan itupun kalau mereka (parpol) mau. Tapi saya merasakan auranya kayaknya semua pemimpin-pemimpin yang sekarang ini menjaga Bali, inginnya gitu," imbuhnya.

Menurutnya, dengan gagasan tersebut adalah untuk menjaga alam Bali, karena saat ini masih banyak sampah baliho dan lainnya yang menumpuk usai Pemilu 2024 sebelumnya, dan tugas semuanya untuk menyadarkan hal tersebut.

"Kan akan dibuktikan nanti, kita yang harus tahu bagaimana caranya menyadarkan warga kita jangan memilih pemimpin yang merusak alam Bali, saya cuman ingin itu," ungkapnya.

Baca Juga

Perkuat Kapasitas Kepala Desa, Wamendagri Bima Arya Dorong Kolaborasi Desa dan Kampus

Ia juga menjelaskan, kenapa Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dari sembilan kabupaten dan kota di Bali yang dipilih menjadi percontohan kampanye tanpa baliho. Karena dua wilayah tersebut sudah memiliki infrastruktur yang cukup dan bisa berkampanye lewat videotron juga di media sosial dan lainnya tanpa menimbulkan sampah.

"Karena infrastrukturnya memenuhi. Misalnya videotron sudah ada dan kami tidak akan menghilangkan dukungan kami untuk menosialisasikan calon tetapi mengalihkan ke tempat lain jadi balihonya dikurangi, videotronnya ditambah dan lain sebagainya," jelasnya.

"Karena kita ingin betul memecahkan masalah, bukan menambah masalah lagi. Bayangkan saja kalau rata-rata dua saja calonnya kalau per desa dia pasang tidak mungkin dua (baliho) itu bisa ke Banjar dan gang-gang-nya itu berapa sampahnya," lanjutnya.