Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Gelar Mukernas 2026 di Bali

Jangan sampai sekolah tanpa pungutan dan kesannya "gratis" membuat murid dan orangtua kurang termotivasi. Walau sebenarnya negara memang bertanggungjawab memberikan itu, namun harus dilihat dan dicari skema yang pas sehingga tidak mengorbankan kualitas. 

Hal ini dinilai sesuai dengan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang berbunyi "Pemerintah dan pemerintah paerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya". 

"Jadi maksud pendidikan tanpa pungutan itu, sesuai UU 34 adalah pendidikan dasar SD dan SMP, tidak boleh memungut biaya," jelasnya.

Tetapi tidak serta bisa diterapkan begitu saja, sebab harus dilihat dasarnya dan dampaknya. Dana BOS adalah bantuan operasional sekolah dan tidak cukup jika dipakai untuk menanggung semua pengeluaran di sekolah. 

"Apalagi sekolah swasta, harus dipikirkan perhatian kepada guru, itu siapa yang akan membiayai," jelasnya.

Sehingga solusi terbaik adalah adanya standar biaya, dan ditentukan apakah berbeda di masing-masing provinsi atau disamaratakan.

Baca Juga

Pendidikan Tanpa Pungutan Jadi Sorotan Mukernas BMPS, Sekolah Swasta Hadapi Persoalan Pembiayaan

"Nah kalau sudah ada standar itu, baru dicek sekolah mana yang memungut di atas standar, maka bisa dikenakan sanksi. Kalau di bawah standar kan tidak masalah," imbuhnya.

Menurutnyam pemerintah membuka ruang bagi sekolah swasta untuk memungut jika ada kekhususan dan jika orang tua mampu dan mau. (far)