PSO Transportasi Udara Dinilai Mendesak, Pemerintah Diminta Pangkas Beban Biaya Penerbangan

Ia juga menegaskan bahwa dalam konteks geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, transportasi udara sudah sangat layak dan bahkan strategis menjadi moda transportasi massal. Di banyak wilayah, pesawat bukan lagi alternatif, melainkan satu-satunya moda tercepat dan paling efisien.

“Negara perlu memposisikan penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi publik nasional, setara dengan kereta api, kapal laut, dan bus. Artinya, aspek keterjangkauan harga, keselamatan, dan pemerataan akses harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan pelaku industri,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan penganmat kebijakan publik yang juga  Direktur Eksekutif Lingkar Studi Muda Nusantara (LSMN), Richard Ahmad Sugiarto. Ia menilai kenaikan harga tiket pesawat menjelang Idul Fitri harus dikaji secara komprehensif lintas kementerian.

“Pemerintah semestinya berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Perhubungan, dan BUMN untuk menghitung ulang komponen biaya penerbangan agar masyarakat yang mudik ke wilayah Timur, Tengah, dan Barat Indonesia bisa menjangkau harga tiket,” kata Richard di Tangerang.

Menurutnya, transportasi udara sudah tidak lagi masuk kategori barang mewah, melainkan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu opsi yang dapat dilakukan pemerintah adalah menekan harga tiket dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat sebesar 11 persen. 

“Negara kita kepulauan. Penerbangan bukan hanya milik masyarakat kelas atas, tapi semua lapisan masyarakat. Sudah saatnya transportasi udara menjadi transportasi massal,” ujarnya.

Richard juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek seremonial perbaikan layanan penerbangan, tetapi juga serius memperhatikan faktor keselamatan, terutama di tengah masih terjadinya sejumlah kecelakaan penerbangan.

Secara demografis dan geografis, Indonesia dengan wilayah lebih dari 28 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa sangat bergantung pada transportasi udara. Kecepatan, ketepatan, dan efisiensi menjadikan penerbangan memiliki peran strategis dalam menghubungkan daerah terpencil, mempercepat mobilitas orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selama ini, pemerintah telah menerapkan skema PSO pada moda transportasi lain seperti PT Pelni dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Meski demikian, sektor penerbangan dinilai tidak selalu membutuhkan subsidi langsung, melainkan kebijakan fiskal yang lebih berpihak.