Interupsi Mewarnai Penutupan Paripurna DPRD Jabar 2026

tvOnenews.com - Rapat Paripurna perdana DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 beragendakan pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 dan penetapan alat kelengkapan DPRD Jabar (AKD), diwarnai interupsi dari anggota fraksi sebelum penutupannya, Senin.

Interupsi tersebut dilayangkan oleh anggota Fraksi PKB Sidkon Djampi tepat sebelum Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara yang memimpin penutupan rapat paripurna itu, mengetuk palu untuk menutup jalannya sidang di Gedung DPRD Jawa Barat tersebut.

Dalam interupsinya, Sidkon mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran belanja media di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendukung keberlangsungan ratusan lembaga penyiaran.

"Interupsi pimpinan, saya mau menyampaikan aspirasi dari teman media atau penyiaran. Seperti kita ketahui jumlah lembaga penyiaran ada 457 lembaga penyiaran, mereka dalam asosiasi meminta agar dapat perhatian," ujar Sidkon di hadapan forum sidang.

Sidkon mengusulkan agar skema belanja media tidak lagi terpusat, melainkan diakomodir secara merata di setiap OPD pada tahun anggaran 2026 ini.

Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap ekosistem lembaga penyiaran di Jawa Barat.

Baca Juga

Pertamina Patra Niaga Pastikan Ketersediaan Stok dan Penyaluran BBM Subsidi Tetap Berjalan Sesuai Ketentuan Pemerintah

"Saya menegaskan agar ada belanja media di tiap OPD, baik melalui Wakil Gubernur atau Sekda agar ada belanja media di setiap OPD," kata Sidkon.

Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara langsung mengarahkan usulan itu kepada Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah Herman Suryatman yang hadir secara langsung dalam paripurna tersebut.

"Aspirasi langsung didengar oleh Wakil Gubernur dan Sekda, Insya Allah akan kami ingatkan," kata Iswara merespons interupsi tersebut.

Sidang paripurna ini sedianya berjalan lancar dengan agenda utama penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Sebagian besar anggota dewan menyatakan kesepakatannya terhadap struktur AKD yang baru sebelum akhirnya dinamika interupsi muncul di penghujung acara.

Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran kepala OPD serta unsur pimpinan fraksi. Meski sempat diwarnai penyampaian aspirasi yang mendadak, pimpinan sidang memastikan usulan tersebut akan menjadi catatan penting dalam koordinasi antara legislatif dan eksekutif ke depan.(chm)