Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi Bongkar Biaya Pemasangan Palang Pintu Kereta Api Bekasi Rp500 Juta–Rp1 Miliar: Laksanakan, Alokasinya Tersedia!
- instagram Dedimulyadi71
tvOnenews.com - Sorotan kini tak hanya tertuju pada tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi yang menewaskan 15 orang, tetapi juga pada angka yang mengejutkan: biaya pemasangan palang pintu digital yang bisa mencapai Rp1 miliar.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang geram melihat sistem perlintasan masih dikelola secara manual, bahkan dijaga oleh ormas atau masyarakat.
Di tengah duka dan evaluasi besar-besaran, isu anggaran menjadi perhatian publik. Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa modernisasi palang pintu bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak.
Terlebih, ia menemukan fakta bahwa perlintasan yang menjadi lokasi kecelakaan masih dioperasikan secara manual, sebuah kondisi yang dinilai tidak layak untuk kawasan dengan lalu lintas kereta padat seperti Bekasi.
Biaya Palang Pintu Rp500 Juta–Rp1 Miliar, Kenapa Mahal?
Dalam pernyataannya melalui Instagram Dedimulyadi71 pada Jumat (1/5/2026), Dedi Mulyadi membeberkan estimasi biaya pemasangan palang pintu digital. Nilainya berkisar antara Rp500 juta hingga Rp1 miliar untuk satu titik perlintasan.
“Saya sudah meminta Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengadaan dan pemasangan palang pintu digital. Biayanya antara Rp500 juta sampai Rp1 miliar. Laksanakan, alokasinya tersedia,” ujarnya.
Angka tersebut mencerminkan kompleksitas sistem yang akan dipasang. Palang pintu digital tidak hanya berupa alat penutup jalan, tetapi juga dilengkapi sensor, sistem sinyal otomatis, integrasi dengan jaringan kereta, hingga sistem peringatan dini.
- instagram Dedimulyadi71
Jika dibandingkan, palang manual yang selama ini digunakan nyaris tanpa teknologi, hanya mengandalkan tenaga manusia. Inilah yang menjadi sorotan utama, karena celah kesalahan manusia jauh lebih tinggi dibanding sistem otomatis.
Dari Ormas ke Sistem Modern: Siapa Seharusnya Bertanggung Jawab?
Di balik pembahasan anggaran, Dedi Mulyadi juga menyoroti fenomena keterlibatan ormas atau warga dalam menjaga perlintasan kereta. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan solusi, melainkan tanda bahwa negara belum hadir sepenuhnya.
“Masih ada pintu perlintasan kereta api yang kemarin terjadi musibah, masih dijaga oleh orang. Apakah itu ormas atau masyarakat setempat, bagi saya itu tidak penting,” katanya.
Menurutnya, pengelolaan perlintasan adalah tanggung jawab aparat dan negara.
“Yang penting ini bukan kewajiban mereka. Ini kewajibannya aparat,” tegasnya.
Pernyataan ini memperkuat urgensi investasi pada sistem digital. Dengan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah, negara diharapkan mampu menggantikan peran informal yang selama ini dipegang masyarakat.
Kecelakaan Kereta Api Bekasi: Harga Mahal dari Sistem Manual
Kecelakaan yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 menjadi pengingat keras tentang risiko sistem manual. Insiden bermula dari tabrakan antara KRL relasi Bekasi–Cikarang dengan sebuah taksi di perlintasan sebidang JPL 85.
Dampaknya berantai. KRL yang terdampak harus dijadikan Perjalanan Luar Biasa (PLB 5181), sementara rangkaian lain (PLB 5568) dihentikan di stasiun. Situasi ini berujung fatal ketika KA Argo Bromo Anggrek tidak sempat berhenti sepenuhnya dan menabrak rangkaian KRL yang tengah berhenti.
Peristiwa ini menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya. Jika dibandingkan dengan biaya pemasangan palang digital, angka Rp1 miliar terasa kecil dibanding kerugian nyawa manusia.
Investasi Keselamatan atau Beban Anggaran?
Perdebatan kini mengarah pada satu pertanyaan: apakah biaya palang pintu digital terlalu mahal, atau justru investasi yang tak bisa ditawar? Di banyak negara, sistem otomatis telah menjadi standar, bahkan di perlintasan dengan lalu lintas rendah.
Dedi Mulyadi memilih sikap tegas. Ia memastikan anggaran tersedia dan meminta proses pengadaan segera dilakukan dalam waktu dua minggu.
“Jangan sampai palang pintu dijaga bukan oleh aparat,” ujarnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah mulai memprioritaskan keselamatan dibanding efisiensi jangka pendek. Sebab, jika tragedi serupa terulang, biaya sosial dan kemanusiaan yang ditanggung akan jauh lebih besar.
Pada akhirnya, kecelakaan kereta api di Bekasi membuka dua fakta penting: lemahnya sistem manual dan besarnya kebutuhan investasi keselamatan. Di titik ini, angka Rp500 juta hingga Rp1 miliar bukan lagi sekadar biaya, melainkan harga yang harus dibayar untuk mencegah tragedi berikutnya. (udn)
Load more