Dedi Mulyadi Respons Santai Kemarahan Warga Bandung soal Trotoar yang Ditertibkan

tvOnenews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara menanggapi gelombang kritik hingga kemarahan sebagian kelompok masyarakat terkait langkah tegas pemerintah daerah menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di atas fasilitas trotoar di wilayah Bandung.

Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil demi mengembalikan hak pejalan kaki serta menjaga kebersihan dan ketertiban kota.

Pernyataan tersebut dilontarkan Dedi Mulyadi saat dirinya tengah melakukan perjalanan dinas menuju Kota Bekasi.

Sumber :

• instagram Dedimulyadi71

Di hadapan awak media, ia mengaku sangat memaklumi adanya riak kekecewaan dan resistensi dari warga maupun pedagang yang terdampak pembongkaran lapak tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya. Kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah berada dalam posisi yang disukai semua orang,” ujar Dedi Mulyadi berlapang dada.

Baca Juga

KDM Dikritik 2 Menteri soal Sayembara Tangkap Begal di Jabar, Dedi Mulyadi: Imbalan Sesuai Ketentuan

Mantan Bupati Purwakarta ini menjelaskan, operasi penataan ini sama sekali tidak dilandasi niat untuk mempersulit masyarakat dalam mencari nafkah.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan fasilitas umum untuk ruang dagang personal secara hukum tidak dapat dibenarkan karena merenggut hak publik lainnya.

Selain menyumbat akses bagi para pejalan kaki, keberadaan deretan lapak liar di atas trotoar dinilai merugikan para pemilik toko resmi yang tertutup akses pandangnya dari area depan jalan raya.

“Pedagang kaki lima memang mencari nafkah untuk keluarga, tetapi trotoar bukan untuk pedagang kaki lima. Hak pejalan kaki harus diberikan, hak yang punya toko juga harus terlihat dari depan,” tutur KDM meluruskan fungsi tata ruang.

Sumber :

• jabarprov.go.id

Mengenai tuntutan dari sejumlah pihak yang mendesak adanya pemberian dana kompensasi atau ganti rugi atas pembongkaran bangunan lapak, Dedi menyatakan tidak ada satu pun regulasi yang mewajibkan pemerintah mengganti rugi aktivitas usaha yang berdiri ilegal di atas fasilitas negara.

Kendati demikian, Pemprov Jabar dipastikan tidak akan menutup mata begitu saja.

Sisi kemanusiaan dan pertimbangan roda ekonomi para pedagang akan tetap dipikirkan secara matang agar mereka bisa bertransisi mencari ladang penghasilan baru yang legal.

“Tapi ini adalah pertimbangan ekonomi dan kemanusiaan. Siklus ekonominya harus tetap berjalan sebelum mereka mendapat pekerjaan atau usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum. Kalau saya harus memberi miliaran rupiah tentu tidak mungkin juga, karena kemampuan keuangan kita terbatas,” paparnya jujur mengenai kondisi kas daerah.