Gubernur Jabar, KDM Siapkan Sanksi Berat untuk Praktik Titip-Menitip Masuk Sekolah Maung di SPMB 2026 Jawa Barat

Jika dibiarkan, praktik tersebut berpotensi menghilangkan kesempatan siswa berprestasi yang seharusnya memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan di sekolah unggulan.

"Tidak boleh ada budaya titip menitip dan kami tidak akan segan-segan untuk memproses hukum bagi siapa pun yang nanti terbukti terlibat melakukan penyimpangan," tegasnya.

Nama Penitip Akan Diumumkan ke Publik

Langkah paling keras yang disiapkan KDM adalah membuka identitas pihak-pihak yang mencoba menitipkan siswa jika ditemukan pelanggaran dalam proses seleksi. 

Kebijakan ini disebut sebagai bentuk transparansi sekaligus efek jera agar tidak ada pihak yang mencoba menyalahgunakan pengaruhnya.

"Kami juga akan mengumumkan kepada publik siapa-siapa yang menitipkan anaknya di sekolah unggul yang melanggar prinsip-prinsip transparansi dan prinsip-prinsip keunggulan sekolah itu sendiri," kata KDM.

Baca Juga

Viral Kasus Dugaan Pelecehan yang Menyeret Wabup Sumedang, Dedi Mulyadi: Saya Akan Tanya Langsung!

Melalui langkah tersebut, Pemprov Jawa Barat ingin memastikan bahwa SPMB 2026 menjadi titik awal perubahan budaya dalam dunia pendidikan. 

KDM berharap keberhasilan seorang siswa ditentukan oleh kemampuan dan prestasinya, bukan oleh siapa orang tuanya atau seberapa besar pengaruh yang dimiliki keluarganya.

"Mari kita wujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak berprestasi tanpa intervensi orangtuanya," ujarnya.

Sebagai informasi, Sekolah Maung terdiri atas 41 SMA dan SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Pendaftaran telah berlangsung secara daring pada 25 hingga 29 Mei 2026.

Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Maung tidak menerapkan sistem zonasi. Seluruh peserta akan bersaing melalui mekanisme seleksi berbasis prestasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Untuk wilayah Bekasi, sekolah yang masuk kategori Sekolah Maung meliputi SMAN 1 Kota Bekasi, SMAN 2 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan SMKN 2 Kota Bekasi. 

Dengan sistem tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap sekolah unggulan benar-benar menjadi rumah bagi siswa terbaik yang lolos karena kemampuan, bukan karena titipan. (udn)