Cegah Jual Beli Jabatan, Pemkab Bandung Barat Bentuk Satgas Berbenah Libatkan Polisi dan Kejaksaan

Bandung Barat, tvOnenews.com - Guna mencegah transaksi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Bupati KBB Jeje Ritchie Ismail membentuk satgas "Bandung Barat Bebenah" memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Satgas tersebut melibatkan unsur Polres Cimahi, Kejaksaan, dan Inspektorat Daerah untuk mengawal seluruh proses rotasi, mutasi, hingga promosi aparatur sipil negara (ASN) agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi maupun transaksi jabatan.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, pembentukan satgas merupakan upaya preventif agar kasus jual beli jabatan yang pernah mencoreng pemerintahan daerah tidak kembali terulang.

"Kami ingin pemerintahan yang transparan, profesional, akuntabel, dan yang pasti bebas dari korupsi serta jual beli jabatan, baik dalam rotasi, mutasi maupun promosi," kata Jeje dalam konferensi pers, Senin (27/7/2026).

Menurut Jeje, pengawasan yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem birokrasi yang berintegritas. Ia menegaskan, setiap proses pengisian jabatan harus mengedepankan kompetensi dan profesionalisme, bukan berdasarkan kedekatan ataupun kemampuan finansial.

Selain memperkuat pengawasan internal, Jeje juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Ia meminta warga segera melapor apabila menemukan adanya oknum yang menawarkan jabatan dengan imbalan uang atau mencatut namanya untuk kepentingan tertentu.

Baca Juga

Di Era Bupati Jeje, Jalan yang Bertahun-tahun Rusak di Bandung Barat Kini Mulus

"Kalau ada yang mengetahui atau menerima informasi adanya jual beli jabatan maupun diiming-imingi uang untuk jabatan tertentu, silakan laporkan ke pemerintah daerah, Inspektorat, Polres Cimahi, atau Kejaksaan. Kami akan tindak tegas, tidak ada toleransi,"katanya.

Jeje memastikan, Pemkab Bandung Barat berkomitmen memberikan sanksi tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi maupun transaksi jabatan. Ia berharap keberadaan Satgas Bandung Barat Berbenah dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sementara itu menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko Adi Putra mengatakan, dengan dibentuknya Satgas Bandung Barat Berbenah tentu akan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan.

 "Polres Cimahi membuka pintu selebar-lebarnya terhadap setiap informasi yang masuk. Apabila ada dugaan jual beli jabatan, ada yang mengatasnamakan pejabat, menjanjikan jabatan, atau meminta sesuatu, akan kami lakukan penyelidikan hingga tuntas," kata Niko. (cepi/rpi)