Dosen UPI Bandung Diduga Korupsi Puluhan Miliar, Kini Ditahan Kejati Jabar

Bandung, tvOnenews.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menahan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Civil Work for Town Convention and Exhibition Center (CWP 03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengatakan Budi Kudwadi (BK), dosen Fakultas Pendidikan Teknik Industri (FPTI) UPI sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan DWR, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta selaku kontraktor proyek.

"Proyek pembangunan CWP 03 UPI Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI ini bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kemendikbudristek," katanya pada Jumat (13/11/2026).

Cahya menjelaskan, nilai awal kontrak proyek tersebut mencapai Rp47.165.742.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 210 hari kalender, terhitung sejak penandatanganan kontrak pada 3 Juni 2024 hingga 30 Desember 2024.

Dalam pelaksanaannya, dilakukan adendum pekerjaan tambah kurang yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000. Jangka waktu pelaksanaan juga diperpanjang menjadi 231 hari kalender atau hingga 20 Januari 2025.

Berdasarkan hasil penyidikan, Kejati Jabar menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut. Salah satunya, penggunaan dokumen jaminan palsu oleh tersangka DWR.

Baca Juga

4 Rute Kereta Api dari Jakarta, Ada yang Melewati Pegunungan dan Lembah

Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran.

Selain itu, tersangka BK selaku PPK diduga lalai karena tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank terkait keabsahan dokumen jaminan sebelum penandatanganan kontrak.

"Akibat penyimpangan tersebut, pekerjaan yang dilaksanakan tersangka DWR mengalami deviasi minus dan tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, bobot pekerjaan yang berhasil terpasang hanya mencapai 75,34 persen," ujarnya.

Penetapan kedua tersangka didasarkan pada serangkaian surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka yang diterbitkan Kejati Jabar.

Untuk tersangka DWR, surat perintah penyidikan bernomor Print-3242 diterbitkan pada 21 November 2025, sedangkan penetapan tersangka dilakukan pada 29 Juli 2026. Sementara itu, surat perintah penyidikan terhadap BK bernomor Print-2392 diterbitkan pada 29 Juli 2026, disertai surat penetapan tersangka dan perintah penahanan.

"Kami saat ini terus mendalami kasus ini untuk merampungkan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Cahya menegaskan, kedua tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, secara subsidiair, keduanya disangkakan melanggar Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik juga telah memeriksa tersangka BK selaku PPK selama kurang lebih enam jam.

Usai pemeriksaan, penyidik menahan BK di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.

Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut. (muu)