Dampak Pandemi Covid-19 Naikkan Angka Kemiskinan di Kota Semarang

Semarang, tvOnenews.com - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengakui pandemi Covid-19 memberi dampak pada angka kemiskinan di Kota Semarang.

Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang mengungkap angka kemiskinan di Kota Atlas tersebut meningkap dari sebelumnya 3,9 persen menjadi 4,5 persen.

"Angka kemiskinan sekarang 4,5 persen. Sebelum 2019 sempat mencapai 3,9 persen. Kemiskinan naik sedikit karena pandemi Covid-19," katanya, Kamis (31/3/2023).

Ita mengatakan pandemi Covid-19 membuat pendapatan masyarakat menjadi berkurang, apalagi banyak juga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Hal tersebut diungkapkan saat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang kepada jajaran legislatif dalam rapat paripurna di DPRD Kota Semarang.

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi prioritas program Pemerintah Kota Semarang pada 2023, terutama di tiga kelurahan yakni Kelurahan Bandarharjo, Tanjung Mas, dan Jomblang.

"Kami sampaikan bahwa di tahun 2022 memang pencapaian secara positif ada, laju pertumbuhan ekonomi, IPM (indeks pembangunan manusia), angka stunting turun. Tetapi, di lain pihak, ada hal-hal yang perlu diperbaiki," katanya.

Lebih lanjut Ita mengungkapkan, selain kemiskinan, penurunan indeks gini atau ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah juga menjadi prioritas program Pemkot Semarang pada tahun ini.

"Indeks gini. Masih ada ketimpangan antara masyarakat yang pendapatannya tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah," lanjutnya.

Menurutnya, yang tidak kalah penting juga penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Semarang yang angkanya masih relatif tinggi dibandingkan TPT di tingkat provinsi maupun nasional.

"Kita masih di angka 7 persen. Provinsi dan nasional masing-masing 5 persen dan 6 persen. Kita harus menurunkan angka TPT," kata mantan Wakil Wali Kota Semarang itu.

Redanya pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap anggaran, sebab penanganan Covid-19 membuat beberapa mata anggaran yang sudah direncanakan menjadi tergeser.

"Tentu ini  mempengaruhi anggaran untuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, kemudian juga pastinya pengentasan kemiskinan stunting. Yang utama, prioritas untuk rob dan banjir," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Semarang untuk Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2022, Rukiyanto mengatakan akan segera merapatkan dan mengevaluasi laporan Wali Kota Semarang yang tercantum dalam LKPJ.

"Kami akan segera bahas. Besok baru penjadwalan. Paparan materi dan lain-lain baru hari Senin (3/4/2023)," katanya. (Ant/Dan)