Surat Terbuka Moedrick Sangidu untuk Presiden Jokowi, Singgung Demokrasi dan Keadilan

Solo, tvOnenews.com - Moedrick Sangidu seorang aktivis pendiri Mega Bintang mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi, Selasa, (09/05/2023). Saat dikonfirmasi Moedrick membenarkan bahwa dirinya mengirimkan surat terbuka tersebut. 

"Benar, saya tanda tangan itu juga. Itu surat terbuka terbaca seluruh masyarakat. Saya membuat hari Senin, setelah itu dishare temen-temen," ujarnya dihubungi Rabu, (10/05/2023).

Moedrick mengaku menulis surat tersebut untuk memberikan saran pada Presiden Jokowi. Dirinya menyebut sudah lama mengenal Presiden Jokowi sejak pertama kali menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Waktu itu saya diangkat menjadi koordinator penasehat dewan kota. Jadi saya sampaikan itu kalau intinya presiden harus berdiri diatas semua golongan. Tidak menjadi salah seorang tim sukses dari para capres dan istana jangan dijadikan posko kemenangan," terangnya. 

Moedrick menghimbau agar Presiden tidak ikut campur masalah pemilu 2024 mendatang. Apalagi menggunakan istana negara yang merupakan milik rakyat.

"Pak Jokowi itu presiden kepala negara milik rakyat. Harapan saya pak Jokowi sebagai seorang negarawan berdiri di tengah rakyat dan justru dia mendorong terjadinya demokrasi dan keadilan. Pemilu biar berjalan dengan lancar jurdil," katanya. 

Baca Juga

DKPP Ungkap Terima 206 Perkara Pelanggaran Etik Pemilu 2024, Begini Rinciannya

Moedrick menilai ada ketakutan dalam benak Jokowi ketika sudah memasuki masa pensiun mendatang. Dirinya kemudian menyarankan agar Jokowi tidak memiliki rasa takut saat masa pensiun.

"Selama dia itu berdiri diatas semua golongan dan tidak mencampuri cawe-cawe urusan capres. Beliau seorang negarawan tenang," tandasnya.

Dalam surat terbuka yang ditandatangani Moedrick tersebut. Terdapat beberapa poin masukan dari dirinya ditujukan pada presiden. Diantaranya : 

1. Bapak Presiden secara legawa meninggalkan Istana Kepresidenan dan memberikan kepada siapapun yang nanti terpilih secara demokratis, jujur dan adil dalam Pemilu tahun 2024 setelah Bapak Paripurna masa jabatan Presiden. 

2. Sebaiknya bapak presiden berdiri di atas semua golongan dan mendorong terciptanya demokratisasi dalam pemilu yang akan datang yang jujur dan adil. 

3. Sebagai seorang negarawan Bapak tidak mendukung salah satu calon Presiden pada pemilu Presiden tahun 2024. Biarkan rakyat memilih pemimpin yang dikehendaki untuk keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

4. Istana negara adalah fasilitas negara yang diberikan kepada Presiden demi rakyat dan bangsa Indonesia, maka tidak layak bila dijadikan Posko Kemenangan salah satu capres pada pemilu yang akan datang. (ers/buz)